KAPUAS, CYRUSTIMES.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas berencana menambah dua pos lapangan (Poslap) untuk memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah rawan.
Penambahan itu menjadi bagian dari tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar 16 Oktober 2025 lalu.
Asisten I Setda Kapuas, Romulus, mengatakan saat ini terdapat 9 Poslap yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kalteng. Dua Poslap tambahan nantinya akan dibiayai dari anggaran pemerintah kabupaten.
“Ini sudah kita rapatkan dan disampaikan ke pimpinan. Insyaallah, dari 9 Poslap yang dibiayai provinsi akan bertambah dua lagi yang dibiayai pemerintah kabupaten,” kata Romulus usai rapat koordinasi di Kantor BPBD Kapuas, Jumat, (7/11/2025).
Menurut Romulus, Poslap berfungsi sebagai pusat kesiapsiagaan di tingkat desa dengan melibatkan unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, serta masyarakat setempat.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan potensi kebakaran. “Ini satu kesatuan yang harus bersinergi antara TNI/Polri, pemerintah desa, dan masyarakat,” ujarnya.
Romulus juga mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah Kapuas agar berperan aktif membangun Poslap secara mandiri.
“Harapan kita, perusahaan di desa rawan juga bisa membangun pos sendiri. Ini penting untuk meminimalisir kebakaran di area perusahaan maupun di sekitar masyarakat,” katanya.
Dalam rapat koordinasi tingkat provinsi, pemerintah merekomendasikan percepatan penyusunan peta lahan bukan gambut sebagai dasar pemberian izin bagi masyarakat hukum adat yang melakukan pembukaan lahan secara turun-temurun dan terkendali.
“Sampai sekarang kita masih menunggu peta lahan gambut yang sedang disusun pemerintah daerah. Provinsi sudah menyatakan luas lahan gambut di Kapuas mencapai 686 ribu hektare, tapi posisi detailnya masih menunggu SK,” kata Romulus.
Meski memiliki area rawan terluas di Kalimantan Tengah, ia menyebut situasi tahun ini relatif terkendali. “Alhamdulillah, 2025 ini kita tidak mengalami kemarau panjang. Titik api pun jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penguatan penanganan Karhutla di daerah.
“Provinsi mendukung penuh karena ini tugas bersama. Mereka datang langsung untuk berkoordinasi dengan DLHK, Bapperida, BKAD, dan Inspektorat. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam penanggulangan Karhutla,” ucap Pangeran.
Menurutnya, dua Poslap yang baru akan diprioritaskan di kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti Mantangai, Dadahup, dan Kapuas Murung.
“Poslap ini nanti akan dikaji kembali, apakah penambahannya di Mantangai atau di wilayah lain yang rawan,” kata Pangeran.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu berkoordinasi dengan aparat desa sebelum membuka lahan.
“Pembakaran di lahan gambut dilarang dengan alasan apa pun. Kalau mau membuka lahan, harus jelas koordinasinya, luasannya, dan pengawasannya. Jangan sampai lalai, karena dampaknya luas terhadap lingkungan,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan