CYRUSTIMES.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, memimpin rapat koordinasi antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/04/2026). Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas distribusi energi dan menekan potensi inflasi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan kebutuhan BBM di Kalteng cukup besar dan didukung oleh sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Ia menilai distribusi harus diatur secara optimal, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, distribusi BBM memiliki dampak luas terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah. Karena itu, diperlukan langkah cepat dan kolaborasi seluruh pihak untuk mengantisipasi potensi persoalan.
“Kami menilai bahwa permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM dan LPG, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis GPS serta pengawasan langsung hingga ke SPBU.
“Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU,” ungkapnya.
Selain itu, pengaturan pola distribusi juga dipertimbangkan, termasuk pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi untuk mengurangi antrean di lapangan.
“Sekali lagi, mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong dalam mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan LPG. Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden, menyampaikan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan Pertamina untuk memastikan pasokan tetap aman dan distribusi berjalan lancar.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi subsidi harus diperketat guna mencegah penyalahgunaan. Langkah penertiban dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan juga perlu dilakukan secara tegas.
“Pengendalian inflasi daerah menjadi prioritas melalui monitoring harga, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan,” ujarnya.
Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, serta layanan pengaduan. Komunikasi publik yang transparan juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, pihak Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi logistik. Upaya ini diharapkan dapat berjalan efektif dengan dukungan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, serta jajaran perangkat daerah dan Pertamina.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan