PALANGKA RAYA, CYRUSTIMES.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perkebunan dan kehutanan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin, 20 Oktober 2025.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, dan dihadiri oleh para kepala daerah, termasuk Bupati Kapuas H. M. Wiyatno dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar bicara tegas soal pentingnya langkah konkret memperkuat ekonomi daerah. Ia menyoroti perlunya sinergi antarpemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga kestabilan fiskal di tengah tantangan nasional.
“Penerimaan daerah harus jadi pondasi agar pembangunan bisa berkelanjutan dan membawa manfaat nyata, terutama untuk masyarakat di pedalaman,” kata Agustiar.
Gubernur kemudian membeberkan sembilan kewajiban utama yang harus ditaati perusahaan di Kalimantan Tengah. Mulai dari membayar pajak daerah tepat waktu, membeli BBM resmi lewat Wajib Pungut Kalteng, mempekerjakan tenaga lokal, menjalankan program CSR yang berdampak, hingga memenuhi kewajiban plasma minimal 20 persen.
Tak hanya itu, perusahaan juga diimbau menggunakan kendaraan berpelat KH, membuka rekening di Bank Kalteng, dan memastikan seluruh material galian yang digunakan memiliki izin resmi. Langkah-langkah ini, kata Agustiar, penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan mendorong kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan.
Bupati dan wali kota se-Kalteng juga diminta menegakkan aturan secara konsisten. Gubernur bahkan menginstruksikan Bapenda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk segera mendata dan menertibkan perusahaan yang belum taat pajak.
Plt Sekretaris Daerah Provinsi, Leonard S. Ampung, turut memberi catatan. Ia menyebut saat ini ada tiga BUMD di Kalteng PT Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur yang diharapkan jadi motor penggerak ekonomi lewat tata kelola yang profesional dan produktif.
Bupati Kapuas Wiyatno menyambut baik forum ini. Ia menyatakan Kapuas siap mendukung penguatan PAD dan kemandirian fiskal. “Sektor perkebunan dan kehutanan adalah kekuatan Kapuas. Kami siap bersinergi,” ujar Wiyatno.
Senada dengan itu, Sekda Kapuas, Usis I. Sangkai, menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. “Tujuannya jelas, agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.”
Rakor ini juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, para kepala perangkat daerah provinsi, serta para bupati, wali kota, dan investor di sektor terkait.
Tinggalkan Balasan