CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sorotan dari DPRD. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menilai tim tersebut belum maksimal dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Menurut Bambang, masih banyak kasus yang dibiarkan berlarut tanpa kejelasan penyelesaian. Padahal, Tim PKS seharusnya menjadi ujung tombak dalam meredam potensi konflik sosial di daerah.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ujar Bambang di Palangka Raya, Selasa, 19 Agustus 2025.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses penyelesaian. Ia meminta agar Tim PKS lebih terbuka kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus.
“Harus ada rilis resmi. Misalnya, menyampaikan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses penyelesaian,” tegasnya.
Bambang juga mengusulkan agar laporan perkembangan kasus disampaikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja tim. Ia mengingatkan agar persoalan tidak langsung dilimpahkan ke tingkat provinsi tanpa kejelasan penanganan awal.
“Jangan sampai persoalan yang ada langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” tandasnya.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
