Kacau! Gaji Puluhan Kades di Kobar Kalteng Nunggak 3 Bulan
PALANGKA RAYA – Puluhan Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaku kecewa pemerintah setempat telah nunggak pembayaran gaji selama 3 bulan.
Hal ini dikeluhkan salah satu Kades di desa Lalang, Kecamatan Kotawaringin Lama, Muhammad Alfansuri yang mengungkapkan kekecewaannya, lantaran hingga saat ini tak kunjung mendapatkan hak gaji mereka tersebut.
Kades muda yang baru dilantik ini terkejut karena baru mengetahui bahwa gaji Kades dan perangkat Desa di Kabupaten Kobar Kalteng diduga sering nunggak.
“Pastinya untuk kami yang kades baru, kaget juga ternyata bukan hal yang bukan rahasia umum, artinya untuk Kades memang harus punya usaha sampingan untuk bertahan 3 sampai 4 bulan tidak turun gajian, apalagi kita yang masih baru merintis yang memang belum ada usaha dan sebagainya, rasanya keberatan sekali,” kata Muhammad Alfansuri saat dikonfirmasi, Selasa (2/4/2024).
Tidak hanya Kades, perangkat desa pun juga merasakan hal yang sama, tidak merasakan gaji selama kurang lebih 3 bulan.
“Jadi ini tidak hanya Kepala Desa yang tidak gajian, tetapi perangkat Desa semua juga belum merasakan gajian,” ujarnya.
Ia sangat menyayangkan, upaya pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan bangunan maupun mencegah stunting di tingkat desa, tidak diimbangi dengan kesejahteraan Kades.
“Pemerintah pusat saat ini kan sedang menggalakan yang namanya program stunting, sedangkan kepala desa hingga perangkat desa hingga saat ini sudah 3 sampai 4 bulan belum gajian, artinya ini pemerintah desanya sendiri yang akan stunting,” ungkapnya.
Akibat hal ini, ia dan perangkat desa terpaksa harus berupaya memutar otak agar bisa bertahan hidup dengan mencari penghasilan sampingan.
“Kalau untuk pembangunan kita masih menunggu anggaran turun, namun untuk kinerja kepala desa tentu sangat mengganggu sekali, pertama kita dituntut harus menangani banyak permasalahan di desa, disisi lain kita kades memikirkan perut untuk keluarga dan sebagainya, artinya kami harus extra berjuang cari sampingan,” jelasnya.
Ia dan perangkat desa berharap, pemerintah daerah Kotawaringin Barat bisa segera mengatasi permasalahan ini agar pihaknya bekerja maksimal memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat desa.
“Mudahan kedepan ini bisa diupayakan, diperhatikan,” tutupnya.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kobar, Tohhari yang menyampaikan, sedikitnya ada 81 Kades dan perangkat desa yang belum menerima gaji melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pemda setempat.
“Sementara ada 81 desa di kobar ini semua belum menerima penyaluran ADD tersebut,” tegasnya.
Hingga saat ini, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi dugaan permasalahan hal tersebut kepada Pemda setempat.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
