Kalteng Siapkan 36 Ribu Hektare Investasi Sapi Perah
CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi menyatakan kesiapan menerima investasi sapi perah dengan menyediakan lahan seluas 36.084 hektare. Langkah ini mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan susu murni bagi masyarakat Indonesia.
Audiensi rencana investasi strategis tersebut digelar Jum’at (18/7/2025) di Ruang Bajakah Utama Kantor Gubernur Kalteng. Pertemuan penting ini dipimpin Plt. Sekretaris Daerah Kalteng Leonard Ampung bersama Direktur Pakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Tri Melasari, serta sejumlah pejabat terkait.
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten III Sunarti, Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Rendy Lesmana, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Kalteng Agustan Saining, Ka. BVet Banjarbaru Sodirun, dan Ka. BPTU HPT Pelaihari Arie Sutanto. Kehadiran para stakeholder ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor peternakan sapi perah.
“Provinsi Kalimantan Tengah siap menerima investasi sapi perah dan akan segera mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk percepatan investasi pengembangan sapi perah di wilayah kami,” kata Asisten III Sunarti dengan tegas dalam rapat tersebut.
Kadis TPHP Kalteng, Rendy Lesmana, mengungkap bahwa survei kegiatan investasi sapi perah telah dimulai sejak Oktober 2024 lalu. Proses survei ini melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai dinas teknis terkait untuk memastikan kelayakan lokasi.
Lahan yang telah disurvei dan diusulkan mencapai 18.050 hektare tersebar di dua kabupaten utama. Kabupaten Barito Selatan menyediakan 9.405 hektare, sementara Kabupaten Barito Utara menyiapkan 8.645 hektare. Pembagian ini berdasarkan hasil analisis mendalam terkait kondisi geografis dan potensi pengembangan.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng kemudian mengusulkan penambahan signifikan dengan menyediakan lahan di Kabupaten Murung Raya seluas 12.928 hektare dan Kotawaringin Timur 5.061 hektare. Total keseluruhan mencapai 36.084 hektare hasil tumpang susun (overlay) yang dilakukan secara profesional oleh tim teknis Dinas Kehutanan.
“Kegiatan investasi ini akan dikaitkan dengan program yang sudah tertuang dalam visi misi Gubernur Kalteng. Orientasinya ke depan produknya adalah ekspor, meskipun yang dikhususkan untuk kebutuhan dalam negeri,” jelas Rendy dengan antusias.
Kadishut Kalteng, Agustan Saining, menegaskan siap membantu tindak lanjut penyediaan lahan untuk program ketahanan pangan nasional ini. Ia menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk memastikan kelancaran implementasi program.
“Selanjutnya diharapkan Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan harus sering dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta,” tegas Agustan.
Direktur Pakan Tri Melasari menginstruksikan daerah untuk segera melakukan koordinasi komprehensif dengan stakeholder dan lintas sektoral serta kelompok tani yang berada di wilayah calon lokasi investasi. Koordinasi ini penting untuk memastikan dukungan penuh dari masyarakat lokal.
“Daerah harus segera menyiapkan hal-hal penting terkait lahan yang akan diusulkan seperti keterangan status lahan, luasan, kepemilikan, dan sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut, sehingga pada saat ditawarkan pada investor akan segera ditindaklanjuti,” tegas Tri dengan detail.
Pemerintah Kota Palangka Raya turut menunjukkan komitmen kuat dengan menyediakan lahan 200 hektare milik Pemko. Kabid Kesehatan Hewan, Ganjar optimis bahwa luas lahan tersebut berpotensi bertambah menjadi 500 hektare dengan infrastruktur pendukung yang telah memadai.
“Pada lahan tersebut akses jalan dan listrik sudah ada serta sumber air tersedia, sehingga siap untuk pengembangan peternakan sapi perah,” ungkap Ganjar.
Program investasi sapi perah ini menjadi bagian strategis penyediaan susu murni nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto. Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang ekspor produk peternakan Indonesia.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
