CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Hadi Suwandoyo, mantan Lurah Kalampangan, diduga menguasai ratusan hektare tanah secara tidak wajar di Kota Palangka Raya. Dugaan praktik monopoli lahan ini kini menjadi sorotan publik, khususnya di tengah kondisi masyarakat adat Dayak yang masih kesulitan memperoleh lahan produktif.
Keluhan bermula dari warga Kalampangan yang mempertanyakan asal-usul kepemilikan lahan luas atas nama Hadi dan keluarganya. Mereka mendesak Inspektorat Kota Palangka Raya serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan audit menyeluruh.
“Ini bukan sekadar penguasaan tanah, tapi sudah masuk indikasi mafia tanah. Ada konflik kepentingan yang harus diusut,” kata Men Gumpul, Ketua Kalteng Watch, Sabtu (16/8/2025).
Menurut Gumpul, dugaan keterlibatan pejabat dalam monopoli lahan berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meski tak lagi menjabat lurah, Hadi disebut masih mengendalikan lahan melalui istrinya yang kini menjabat Lurah Kalampangan.
Seorang warga Kalampangan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan praktik ini telah berlangsung lama. “Saat masih menjabat lurah, dia memanfaatkan kewenangannya dalam penerbitan surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPT). Ada imbalan di balik setiap penerbitan,” ujarnya.
Hadi juga dituding menjalin kerja sama dengan oknum Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Sejumlah lahan yang semula berstatus pemekaran wilayah Kalampangan diduga beralih kepemilikan kepada dirinya dan keluarganya.
Salah satu kasus yang memicu protes adalah klaim kepemilikan atas lahan 850 hektare di Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau. Lahan tersebut sebelumnya dikelola sembilan kelompok masyarakat adat dan transmigran yang telah merawatnya puluhan tahun.
Tinggalkan Balasan