CYRUSTIMES, YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) menggelar pertemuan ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) 2026 untuk mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan Asia serta memperkuat pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal.
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan rangkaian kegiatan pertemuan ABMF ke-45 di Yogyakarta, Senin (2/2/2026). Pertemuan ini bertujuan mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.
“Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan,” kata Retno Ici.
OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi keuangan berkelanjutan di pasar modal. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Peraturan tersebut memperluas cakupan obligasi berkelanjutan pada aspek lingkungan, aspek sosial, dan keberlanjutan lainnya. Publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.
OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar. Angka ini mencakup kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked.
Terkait pengembangan pasar obligasi mata uang lokal, OJK mendorong peningkatan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Langkah ini juga untuk diversifikasi sumber pendanaan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang serta mewujudkan resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.
Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana menyatakan keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari strategi pengembangan utama untuk mencapai peningkatan ekonomi inklusif dan pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia.
Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik berupa obligasi SDG dan obligasi biru, serta skema pembiayaan gabungan untuk membiayai proyek yang mendukung SDG. Namun terdapat tantangan keterbatasan kapasitas pendanaan sehingga peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia memperoleh nilai 70,2 di atas rata-rata global 69,5. Indonesia telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG. Indonesia juga memiliki rencana jangka panjang dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penyelenggaraan rangkaian kegiatan pertemuan ABMF ke-45 berlangsung selama tiga hari mulai 2 hingga 4 Februari 2026. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti 200 peserta dari seluruh negara anggota serta pemangku kepentingan kawasan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.