Perusak Jalan di Jalur Lintas Kalteng, Kadishub: Hampir Semua Perusahaan

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Yulindra Dedy.

PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaku sudah melakukan pengawasan serta menegur Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang masih gunakan jalan jalur lintas provinsi untuk mengangkut hasil produksi. Hingga menyebabkan jalan rusak.

“Kami selalu senantiasa menegur kepada perusahaan sesuai batas kewenangan yang kami miliki. Aturan dan kewajiban yang harus mereka patuhi berkaitan dengan mekanisme pengangkutan hasil hasil pertambangan, perkebunan dan kehutanan, itu perlu jadi perhatian,” Kata Kadishub Kalteng, Yulindra Dedy, Minggu 7 April 2024.

Selain itu, Dishub Kalteng selalu mendorong kewajiban para perusahaan yang masih melintasi jalan umum di jalur lintas provinsi, untuk segera merealisasikan pembangunan jalan khusus.

“Kami tidak akan bosan bosan bersurat kepada kementrian terkait, Kementrian Perhubungan, ESDM termasuk Kemendagri terkait meminta pengelolaan pengawasan jembatan timbang,” ungkapnya.

Dia juga mengeluhkan, Pemerintah Daerah Kalteng saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hal pengelolaan dan pengawasan terhadap jembatan timbang.

“Kami sudah bersurat ke Kemendagri, kalau bisa dibagi, jangan hanya milik kewenangan pusat. Berikan juga kewenangan di daerah untuk mengelola jembatan timbang, dalam rangka memaksimalkan pengawasan,” imbuhnya.

Dia juga membenarkan terkait adanya pihak perusahaan yang sampai saat ini masih nakal melanggar aturan menggunakan jalan umum untuk mengangkut hasil produksi.

“Saya tidak perlu jelaskan lah, sekarang kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri,” ujarnya.

Kadishub Kalteng juga membeberkan jenis perusahaan apa saja yang terus melanggar ketentuan terkait truk muatan hasil produksi yang melintas melalui jalan umum di jalur lintas.

“Hampir Semua perusahaan-perusahaan yang menggunakan ruas jalan umum. termasuk perkebunan, di wilayah barat ini banyak perkebunan, di wilayah tengah dan selatan, sektor kehutanan dan pertambangan. Jadi tergantung dari jenis usaha yang dikelola perusahaan itu,” pungkasnya.

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes di Google Berita

Tutup