Survei Poltracking mencatat kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, meski ekonomi menjadi sorotan masyarakat.
CYRUSTIMES, JAKARTA – Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional tatap muka terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Indonesia, Kamis (04/06/2026). Survei itu mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 74,2 persen, sementara kepuasan publik berada di angka 72,2 persen.
Survei dilakukan pada 11–17 Mei 2026 menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Klaster survei menjangkau 38 provinsi di Indonesia secara proporsional berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap atau DPT 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih menggunakan aplikasi terhadap responden yang dipilih secara acak.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi mengatakan survei tersebut bertujuan mengukur kinerja pemerintah dan program prioritas Prabowo-Gibran di tengah kondisi geopolitik saat ini.
“Maksud dan tujuan dari survei ini secara umum untuk mengukur kinerja Pemerintah dan Program Prioritas Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka di tengah kondisi geopolitik saat ini, serta berbagai kebijakan yang sudah diambil,” kata Masduri dalam rilis tertulis, Kamis (04/06/2026).
Poltracking mencatat tiga alasan utama publik merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran berada di angka 14,0 persen, disusul program Makan Bergizi Gratis atau MBG 13,8 persen, serta kepemimpinan tegas dan berwibawa 10,6 persen.
Jika dilihat berdasarkan bidang, kepuasan publik tertinggi berada pada sektor kesehatan sebesar 75,4 persen. Kemudian pertahanan dan keamanan 74,5 persen, pendidikan 72,5 persen, sosial budaya 70,3 persen, politik dan stabilitas nasional 69,1 persen, hukum dan pemberantasan korupsi 64,5 persen, serta ekonomi 59,2 persen.
Temuan itu menunjukkan bidang ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan paling rendah dibandingkan bidang lain. Dalam survei yang sama, sebanyak 37,5 persen responden menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, 9,2 persen responden menilai sulitnya mencari lapangan kerja menjadi masalah utama. Sebanyak 7,8 persen lainnya menyebut biaya berobat atau kesehatan yang mahal sebagai persoalan yang dirasakan publik.
Poltracking juga mencatat program MBG menjadi program prioritas paling populer dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 92,1 persen publik mengetahui program tersebut.
Dari responden yang mengetahui MBG, sebanyak 55,6 persen menyatakan puas terhadap program itu. Sementara 41,2 persen responden menyatakan tidak puas.
Dalam aspek manfaat program, MBG berada di posisi teratas dengan 27,6 persen. Program itu disusul Kartu Indonesia Sehat 11,1 persen, Kartu Indonesia Pintar 10,1 persen, layanan kesehatan gratis 8,5 persen, dan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 8,3 persen.
Sementara untuk program yang dinilai paling tepat sasaran, MBG kembali berada di posisi tertinggi dengan 24,5 persen. Setelah itu Kartu Indonesia Sehat 12,0 persen, Kartu Indonesia Pintar 10,7 persen, layanan kesehatan gratis 10,6 persen, dan BSU 7,4 persen.
Survei juga mengukur tingkat kepuasan terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi. TNI mendapat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 78,9 persen, disusul Presiden dan Wakil Presiden atau lembaga kepresidenan 70,7 persen, serta Bawaslu 70,1 persen.
Sementara itu, DPR memperoleh tingkat kepuasan 57,3 persen, paling rendah dibandingkan lembaga negara dan institusi demokrasi lain yang diukur dalam survei tersebut.
Tingkat kepuasan terhadap peran dan fungsi DPR juga rata-rata berada di bawah 60 persen. Rinciannya, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan 60,3 persen, penyusunan undang-undang 57,2 persen, penyerapan aspirasi publik 56,1 persen, serta perumusan rencana anggaran negara 54,6 persen.
Pada isu lain, sebanyak 77,4 persen publik menyatakan setuju terhadap pembatasan akses penggunaan media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun.
Survei ini juga mencatat dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi yang paling dirasakan publik. Sebanyak 53,8 persen responden menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak utama, disusul kenaikan tarif transportasi 16,4 persen, dan penghasilan bulanan tidak mencukupi 10,1 persen.
Masduri menyebut temuan tersebut menjadi potret terbaru persepsi publik pada pertengahan Mei 2026. Ia menilai persepsi publik masih dapat berubah mengikuti dinamika isu dan konstelasi yang berkembang.
“Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan konstelasi yang akan terus bergulir,” ujar Masduri.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
