Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyebut bantuan Rp500 juta per desa belum bisa direalisasikan karena anggaran daerah menyusut drastis.
CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Wacana bantuan anggaran hingga Rp500 juta untuk setiap desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum dapat direalisasikan. Pemerintah Provinsi Kalteng menyebut penyusutan anggaran daerah menjadi alasan utama program tersebut tidak bisa dijalankan saat ini.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menjelaskan rencana bantuan tersebut muncul saat kondisi anggaran daerah masih dinilai memungkinkan. Namun, kondisi fiskal Pemprov Kalteng saat ini disebut telah berubah drastis.
“Itu cerita dulu waktu anggaran dulu. Anggaran sekarang saja sudah berkurang,” kata Agustiar di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Jumat (12/06/2026).
Agustiar mengatakan, wacana bantuan tersebut merupakan bagian dari skema perencanaan lama sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Saat itu, anggaran daerah disebut berada di kisaran Rp10,2 triliun.
Namun, menurutnya, kondisi APBD Kalteng saat ini jauh lebih terbatas. Ia menyebut anggaran yang tersedia menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun dan setelah penyesuaian dapat tersisa sekitar Rp1,5 triliun.
“Dulu karena anggarannya cukup, jadi kami merencanakan itu. Waktu itu anggaran Rp10,2 triliun, sekarang Rp5,4 triliun, yang kalau dipotong lagi tinggal Rp1,5 triliun,” ujarnya.
Agustiar menegaskan pemerintah daerah harus lebih realistis dalam menyusun program. Dengan kondisi anggaran yang menyempit, Pemprov Kalteng disebut perlu memilah prioritas belanja agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh rencana program berjalan sekaligus. Pemprov Kalteng harus menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih realistis dan selektif dalam menyusun program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Pemprov Kalteng sempat menyiapkan rencana bantuan keuangan ratusan juta rupiah untuk desa-desa di wilayah setempat. Bantuan tersebut disebut diarahkan untuk mendukung program desa, termasuk insentif bagi guru, ustazah, pendeta, mantir, hingga ketua RT.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, sebelumnya menyebut bantuan keuangan itu berada di kisaran Rp250 juta hingga Rp500 juta per desa. Namun, bantuan tersebut tidak diberikan secara langsung tanpa mekanisme program.
Edy pernah menjelaskan, desa terlebih dahulu harus mengajukan program melalui mekanisme perencanaan pembangunan. Usulan tersebut kemudian dibahas mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
Menurut Edy, bantuan itu dirancang berbasis program agar penggunaannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah provinsi akan melihat usulan desa sebelum menentukan bentuk bantuan keuangan yang diberikan.
Namun, dengan kondisi anggaran saat ini, rencana tersebut belum dapat diwujudkan. Pernyataan terbaru Agustiar menunjukkan Pemprov Kalteng sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar.
Batalnya wacana bantuan Rp500 juta per desa ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya program tersebut sempat dikaitkan dengan upaya memperkuat pembangunan desa dan pemberian insentif kepada unsur masyarakat di tingkat bawah.
Di sisi lain, penyusutan APBD juga membuka pertanyaan mengenai program prioritas lain yang akan tetap dipertahankan Pemprov Kalteng. Pemerintah daerah dituntut menjelaskan secara terbuka arah belanja daerah agar masyarakat memahami program mana yang tetap berjalan dan mana yang harus ditunda.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, transparansi perencanaan anggaran menjadi penting. Terutama karena program bantuan desa menyangkut kepentingan masyarakat langsung di tingkat akar rumput.
Dapatkan pembaruan berita terbaru Cyrustimes.com melalui Google Berita dan Saluran WhatsApp resmi Cyrustimes.
