CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Wacana pengangkatan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai tidak sesuai regulasi. Akademisi menilai jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lebih tepat bagi lulusan baru tersebut.
Yunus Praja Panjika, akademisi Tata Kelola Pemerintahan Universitas Palangka Raya (UPR), menyatakan bahwa formasi PPPK berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diperuntukkan bagi profesional berpengalaman. Lulusan SPPI yang umumnya fresh graduate belum memenuhi syarat tersebut.
“Jika melihat regulasi UU Nomor 20 Tahun 2023, PPPK itu seharusnya memiliki pengalaman minimal dua tahun di bidangnya. Formasi PPPK ini ditujukan untuk expert atau orang-orang yang sudah berpengalaman,” ujarnya saat diwawancara via WhatsApp, Sabtu (24/1/2026).
Ia menyoroti profil lulusan SPPI yang diproyeksikan menjadi Sarjana Penggerak Pembangunan Gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional. Menurutnya, mayoritas merupakan lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja manajerial sesuai persyaratan PPPK.
Yunus menegaskan, jika pemerintah ingin mengakomodasi lulusan SPPI ke dalam birokrasi, jalur yang sesuai regulasi adalah seleksi CPNS. Jalur ini memang diperuntukkan bagi fresh graduate yang akan menjadi PNS.
“Jalur ASN untuk fresh graduate itu adalah PNS. Kalau dipaksakan ke PPPK jelas tidak sesuai aturan, kecuali mereka punya pengalaman manajer restoran atau sejenisnya selama dua tahun,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh dilakukan tanpa tes. Mekanisme seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) harus tetap dijalankan untuk menjaga kualitas reformasi birokrasi.
“Pemerintah bisa menggunakan hak prerogatif untuk rekrutmen jalur khusus karena Makan Bergizi Gratis ini adalah program prioritas. Namun, tetap harus dites, tidak langsung diangkat begitu saja,” tambahnya.
Yunus menyamakan mekanisme ini dengan jalur khusus yang pernah ada sebelumnya, seperti rekrutmen atlet berprestasi. Jalur khusus tetap memerlukan seleksi untuk menjaga kredibilitas ASN.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar. Posisi strategis yang dibutuhkan antara lain manajer unit layanan, konsultan, hingga akuntan di satuan pelayanan gizi.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan kepastian mekanisme pengangkatan lulusan SPPI. Wacana ini terus menuai perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi tata kelola pemerintahan terkait kesesuaiannya dengan regulasi ASN yang berlaku.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan