CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Rencana perekrutan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu perdebatan di masyarakat. Guru honorer menilai proses pengangkatan mereka jauh lebih sulit dibandingkan pegawai MBG yang dinilai mendapat kemudahan.
Yunus Praja Panjika, akademisi Universitas Palangka Raya, membantah anggapan pegawai MBG atau lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mendapat “karpet merah” tanpa tes. Ia menegaskan rekrutmen tetap mengikuti sistem reformasi birokrasi.
“Sebenarnya pemerintah sudah melakukan reformasi birokrasi untuk menyerap ASN berkualitas. Sistem rekrutmen saat ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Jadi, PPPK pun tidak serta-merta langsung diangkat, tetap ada jalur tesnya,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).
Yunus menampik anggapan posisi di Badan Gizi Nasional didapatkan dengan mudah. Berdasarkan pengamatannya, calon pegawai yang diproyeksikan menjadi Kepala Satuan Pelayanan program MBG telah melalui serangkaian seleksi dengan skor kompetensi tinggi.
“Kalau seorang guru honorer bilang itu (pegawai MBG) keenakan, rasanya tidak mungkin. Karena ini program prioritas pemerintah yang memang memerlukan tenaga besar. Namun, mereka tidak langsung diangkat begitu saja, ada mekanisme tes yang harus dilalui,” jelasnya.
Kendati demikian, akademisi tersebut mengakui adanya celah regulasi yang memicu perbandingan ini. Menurutnya, letak permasalahan bukan pada kompetensi personal, melainkan pada jenis formasi yang diberikan.
