Selain itu, pengaturan pola distribusi juga dipertimbangkan, termasuk pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi untuk mengurangi antrean di lapangan.
“Sekali lagi, mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong dalam mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan LPG. Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden, menyampaikan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan Pertamina untuk memastikan pasokan tetap aman dan distribusi berjalan lancar.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi subsidi harus diperketat guna mencegah penyalahgunaan. Langkah penertiban dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan juga perlu dilakukan secara tegas.
“Pengendalian inflasi daerah menjadi prioritas melalui monitoring harga, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan,” ujarnya.
Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, serta layanan pengaduan. Komunikasi publik yang transparan juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, pihak Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi logistik. Upaya ini diharapkan dapat berjalan efektif dengan dukungan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, serta jajaran perangkat daerah dan Pertamina.
Tinggalkan Balasan