Diduga Gunakan Senpi Ilegal Untuk Takuti Masyarakat, LSM LPAB Desak Propam Polda Lampung dan Polisi Militer TNI Priksa Oknum Marinir di Desa Negara Ratu Lampung Utara.
Lampung Utara- Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penggerak Anak Bangsa (LSM- LPAB) Provinsi Lampung mendesak aparat penegak hukum yakni Propam Polda Lampung dan juga Polisi Militer mengusut penggunaan senjata api yang diduga ilegal oleh oknum anggota TNI dari kesatuan Marinir di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara.
Ironinya, penggunaan senjata api yang diduga ilegal itu, digunakan oleh oknum Marinir dalam membekingi Perkebunan Sawit PT KAP Miraranti.
Senpi tersebut digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat yang memungut berondolan sawit yang ada di Perusahaan tersebut.
“Kami menduga penggunaan senjata api oleh oknum Anggota marinir yang membekingi perusahaan perkebunan sawit ini, merupakan senjata ilegal,”Kata Ketua LPAB Provinsi Lampung Sopyan kepada Cyrustimes.com Jumat 7 Februari 2025.
“Penggunaan senjata api cuma untuk menakuti masyarakat yang memungut sampah brondol sawit yang ada di perkebunan itu,”tambahnya
Lanjut Sopyan, pihaknya mendapatkan laporan berupa keluhan dari sejumlah masyarakat saat akan memungut sampah atau berondolan sawit yang ada diarea perkebunan itu.
Menurut Sopyan masyarakat yang hendak memungut berondolan sawit dikejar oleh oknum anggota Marinir dengan menggunakan senjata api. Bahkan oknum anggota itu pun menembakan senjata api tersebut sampai tujuh kali letusan.
“Jadi masyarakat ini merasa ketakutan. Mereka merasa seperti teroris. Padahal perusahaan BW Group itu menanam sawit ditanah rakyat. Masa memungut sampah saja mereka diusir memakai senjata api,”jelas Sopyan.
Oleh karena itu sambung Sopyan, LPAB akan mempertanyakan kepada Polda Lampung POM TNI serta petinggi Marinir di wilayah hukum Lampung terkait SOP penggunaan senjata api.
Apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan SOP maka LPAB meminta pihak terkait untuk segera menangkap dan memproses oknum Marinir itu.
“Kami juga meminta pemerintah untuk mencabut izin dari Perusahaan perkebunan sawit PT KAP ini, karena bukannya fungsional mensejahterakan rakyat setempat, malah adanya perkebunan ini cuma menyengsarakan rakyat,”tegas Sopyan.
Perusahaan itu kata Sopyan juga telah berbuat sewenang-wenang seolah-olah kebal hukum dan selalu menganggap sebelah mata terhadap masyarakat sekitar.
Sementara AT salah satu warga setempat mengatakan insiden itu sudah kerap terjadi di Perusahan PT KAP Miraranti. Bahkan perusahaan menutup seluruh akses jalan, meskipun jalan tersebut merupakan jalan umum
“Ini sudah sering terjadi di perusahaan perkebunan ini, padahal ada nya perusahaan perkebunan tujuan utama nya, demi kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar perkebunan tersebut,”kata AT
“Bukan malah seperti ini (membuat sengsara) sampai menutup seluruh akses jalan meskipun jalan tersebut merupakan jalan umum,”tambah AT warga Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara.
Lanjut AT lagi, meskipun masyarakat tidak ada yang terkena tembakan, namun hal itu menyebabkan trauma psikis yang sangat luar biasa.
“Kami sampai sekarang takut untuk keluar rumah, sejak kejadian terakhir memang PT. KAP ini menggunakan sejumlah Anggota Marinir untuk menakuti rakyat, diduga untuk merampas kendaraan bermotor milik warga,”keluhnya.
“Terbukti setelah lari karena ketakutan motor milik warga diambil oleh pihak perusahaan yang dikawal oleh oknum anggota Marinir ini,”pungkasnya.
Ngaku Perintah Atasan, Oknum Marinir Tantang Media Untuk Publikasi
Sementara salah satu oknum anggota Marinir saat di konfirmasi mengaku haya menjalankan tugas dari atasannya.
“Kami cuma menjalankan tugas dari atasan, ya kami jalankan,”kata oknum tersebut.
Oknum anggota Marinir itupun menantang awak media untuk mempublikasikan apa yang terjadi.
“Atasan kami menantang kalau mau diberitakan, ayok nanti kita perang media,”ujarnya seraya mengklaim bahwa atasannya merupakan penasehat disalah satu Media.
Hingga berita ini dirilis, Cyrustimes.com masih melakukan konfirmasi kepada pihak PT KAP. Budi salah satu Manager di perusahaan itu engga menjawab telfon yang dilakukan oleh Wartawan, meskipun nomor yang bersangkutan dalam keadaan aktif. (Jr)
