Ditolak Ormas MP3D, Pemprov Kalteng Batal Lantik Pj Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menunda pelantikan pejabat Bupati Barito Selatan dan Kota waringin Barat Senin 22 Mei 2023.
Pelantikan yang persiapannya sudah mencapai 95 persen ini terpaksa dibatalkan karena mendapat penolakan dari Ormas Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Kalimantan Tengah.
Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Wakil Pemerintahan Pusat di daerah yang harus tunduk dan patuh terhadap keputusan Pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri.
“Hanya saja Gubernur juga harus memerhatikan kearifan lokal karena adanya riak-riak protes masyarakat Dayak, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung,” ungkapnya.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sepakat melakukan koordinasi dengan jajaran Forkopimda dan para tokoh untuk mendengarkan masukan terkait hal tersebut.
“Gubernur juga tidak ingin karena adanya penolakan tersebut, hari jadi ke-66 Kalimantan Tengah pada 23 Mei 2023 (besok) diwarnai aksi demo atau menggugat terhadap keputusan Mendagri terkait PJ Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat,”kata Sekda.
Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan bupati di Kabupaten Barito Selatan dan Kotawaringin Barat, maka ditunjuk Pelaksana Harian Bupati, yakni untuk Barito Selatan adalah Sekretaris Daerah Barito Selatan Edy Purwanto, sedangkan untuk Kotawaringin Barat adalah Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Jhony Gultom.
“Apabila Gubernur menganggap kondisi kamtibmas dan situasi politik sudah aman, maka pelantikan Pj Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat beserta Ketua PKK akan dilakukan pada kesempatan pertama,”imbuhnya.
Untuk diketahui, Penjabat Bupati Barito Selatan yang sebelumnya akan dilantik pada hari ini adalah Deddy Winarwan, sedangkan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat adalah Budi Santosa. Keduanya merupakan pejabat yang berasal dari pemerintah pusat.
Tuntut Kemendagri, MP3D Ancam Segel Kantor Bupati Barsel dan Dududi Kantor Bupati Kobar
Kalimantan Tengah- Masyarakat Peduli Pemimpin Putra Daerah (MP3D) Kalimantan Tengah yang berjumlah sekitar 20 orang menggeruduk kantor gubernur Kalteng, Senin 22 Mei 2023.
Kedatangan Ormas Dayak ini guna menyampaikan tuntutan terhadap Menteri Dalam Negari (Mendagri) yang disampaikan melalui Gubernur dan DPRD Kalteng.
Dalam tuntutannya Penanggung Jawab MP3D Adi A Noor mengatakan, tuntutan yang diberikan kepada Kemendagri ialah untuk membatalkan pelantikan Pj Bupati Barito Selatan (Barsel) dan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar).
“Jika tetap dilantik PJ Bupati Barito Selatan di Jakarta akan kami segel kantor Bupati Barsel”tegas Adi A.Noor.
Selain akan menyegel kantor Bupati Barito Selatan, Adi mewakili masyarakat putra daerah Kalimantan Tengah juga akan menduduki kantor Bupati Kotawaringin Barat.
“Begitu juga untuk Bupati Kotawaringin Barat di dalam nomor 18 tetap mempertahankan PJ Bupati yang lama kalau itu di ganti dan dilantik di tempat lain atau di Jakarta maka kami akan menduduki kantor bupati Kobar akan kami duduki,” pungkasnya.
Penulis: Bintang Kurnia
