Inflasi Kalteng Mei 2026 direspons Pemprov dengan operasi pasar, penguatan pasokan, distribusi, dan produksi pangan lokal
CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) merespons rilis Badan Pusat Statistik atau BPS terkait inflasi Kalteng Mei 2026 dengan memperkuat pengendalian harga, pasokan pangan, dan distribusi kebutuhan pokok. Langkah itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
Pj Sekda Kalteng, dr. Linae Victoria Aden, mengatakan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Pemprov Kalteng menyadari tekanan inflasi masih cukup tinggi dan membutuhkan kerja terpadu lintas sektor.
Menurut Linae, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Upaya tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, serta pemangku kepentingan lain.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyadari, pengendalian inflasi merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah,” kata Linae.
Ia menyebut Pemprov Kalteng terus memperkuat koordinasi TPID secara rutin. Koordinasi itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga, ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta merumuskan langkah cepat jika terjadi gejolak harga.
Komoditas yang menjadi perhatian pemerintah antara lain beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, daging, dan ikan. Komoditas tersebut dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap belanja harian masyarakat.
Linae mengatakan aspek distribusi menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini karena Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang sangat luas dan konektivitas antardaerah yang tidak sama.
Selain menjaga pasokan, Pemprov Kalteng juga melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara berkala. Kegiatan tersebut diprioritaskan menjelang hari besar keagamaan dan di kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan.
“Langkah-langkah yang telah dan terus dilakukan antara lain memperkuat koordinasi melalui TPID secara rutin untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga memperkuat kerja sama antardaerah. Kerja sama itu diarahkan untuk menjamin pasokan komoditas strategis dari daerah produsen agar ketersediaan barang tetap terjaga dan harga lebih stabil.
Di sisi produksi, pemerintah mendorong peningkatan pangan lokal. Upaya itu dilakukan melalui pengembangan kawasan pertanian, hortikultura, serta optimalisasi lahan pertanian sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
Pemantauan harga juga dilakukan hingga ke tingkat pasar tradisional dan distributor. Pemerintah ingin mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga sebelum berdampak luas terhadap masyarakat.
Linae turut mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying. Menurut dia, stabilitas harga juga membutuhkan dukungan dari sisi konsumsi masyarakat.
Ke depan, kata Linae, arahan Gubernur Kalteng menekankan pengendalian inflasi tidak boleh hanya bersifat sesaat. Pemerintah daerah diminta menjalankan strategi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Strategi tersebut mencakup penguatan produksi daerah, perbaikan rantai distribusi, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan Kalimantan Tengah.
“Pengendalian inflasi tidak boleh hanya bersifat sesaat atau responsif ketika harga naik, tetapi harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan produksi daerah, perbaikan rantai distribusi, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi kerakyatan,” kata Linae.
Pemprov Kalteng optimistis inflasi daerah dapat dikendalikan dengan sinergi seluruh pihak. Pemerintah menilai stabilitas harga menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi yang terkendali bukan hanya tentang menjaga angka statistik, tetapi memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harga yang wajar dan terjangkau,” ucap Linae.
Respons Pemprov Kalteng ini menjadi penting karena tekanan harga kebutuhan pokok langsung dirasakan masyarakat. Jika pasokan, distribusi, dan produksi pangan lokal tidak diperkuat, inflasi berpotensi terus menekan daya beli rumah tangga.
Pemerintah daerah kini dituntut memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan sampai tingkat pasar. Operasi pasar, pemantauan distributor, dan kerja sama pasokan perlu dilakukan secara terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
