Menteri HAM Pilih Jalur Adat untuk Redam Konflik Flores Timur: Lebih Efektif daripada Pemolisian

CYRUSTIMES, FLORES TIMUR – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai penyelesaian konflik berdarah yang terjadi di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), lebih efektif dilakukan melalui pendekatan budaya dan adat dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai menyusul bentrokan antarwarga yang terjadi pada Sabtu (18/7/2026) dan mengakibatkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia, lima orang luka-luka, serta sekitar 20 rumah warga terbakar.

“Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian,” kata Pigai dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Kementerian HAM Turunkan Tim ke Lokasi

Sebagai respons atas konflik tersebut, Pigai mengaku telah menginstruksikan Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT bersama staf khusus menteri untuk turun langsung ke lapangan.

Langkah itu dilakukan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung proses penyelesaian secara damai.

Menurut Pigai, hasil pemantauan lapangan nantinya akan menjadi bahan koordinasi bersama pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Kami ingin memastikan penyelesaian konflik berjalan secara damai, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.

Tokoh Adat Dinilai Punya Peran Penting

Pigai menilai pelibatan tokoh adat dan mekanisme penyelesaian yang hidup di tengah masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kembali kepercayaan antarwarga.

Menurutnya, konflik sosial yang berakar pada persoalan adat dan tanah ulayat sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan budaya lokal dibandingkan semata-mata penegakan hukum.

Ia meyakini penyelesaian berbasis budaya dapat menjadi langkah jangka panjang untuk mencegah konflik serupa terulang di masa depan.

Diduga Dipicu Sengketa Tanah dan Lokasi Kopdes Merah Putih

Sementara itu, aparat keamanan mengungkapkan bahwa bentrokan antara warga Desa Narasaosina dan Dusun Bele, Desa Waiburak, diduga dipicu sengketa batas tanah serta klaim lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Wakil Komandan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda NTT, AKP Antonio Cortareal, mengatakan persoalan batas wilayah dan klaim kepemilikan lahan menjadi pemicu utama bentrokan yang kembali pecah.

“Masalah batas tanah dan klaim sepihak lokasi tanah untuk Kopdes Merah Putih,” kata Antonio.

Meski demikian, aparat masih terus melakukan pendalaman terkait akar konflik yang sebenarnya serta sejauh mana keterkaitan lahan tersebut dengan rencana pembangunan koperasi.

Brimob Dikerahkan ke Adonara

Untuk mencegah bentrokan susulan, Polda NTT telah mengerahkan satu peleton personel Brimob dari Maumere ke wilayah Adonara Timur.

Pengamanan dilakukan di sejumlah titik yang dianggap rawan guna menjaga situasi tetap kondusif pascakerusuhan.

Pigai berharap situasi keamanan di Adonara segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

“Semoga masyarakat dapat kembali hidup berdampingan secara damai dan aktivitas sosial maupun ekonomi dapat berjalan seperti biasa,” ujarnya.