Rapor Empat Menteri Prabowo Disorot, Karhutla Jadi Ujian Kabinet

Empat Menteri Prabowo Mendapat Penilaian Negatif

CYRUSTIMES, JAKARTA – Isu evaluasi Menteri Kabinet Merah Putih kembali menguat menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei, kritik DPR, dan penilaian pengamat menempatkan sejumlah kementerian dalam sorotan, terutama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

Tekanan terhadap keempat kementerian itu tidak berada pada tingkat yang sama. Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri PU Dody Hanggodo tercatat memperoleh penilaian negatif tinggi dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO). Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lebih banyak disorot dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Hingga Jumat (11/9/2026), belum ada pengumuman resmi Presiden maupun Istana mengenai reshuffle terbaru. Namun rangkaian penilaian publik dan kritik parlemen memperlihatkan bidang-bidang yang membutuhkan evaluasi segera.

Survei IPO: Pigai dan Dody Mendapat Penilaian Negatif Tinggi

Survei IPO yang dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden menempatkan Natalius Pigai sebagai menteri yang paling banyak dinilai berkinerja buruk, yakni 51,8 persen.

Dody Hanggodo berada di urutan berikutnya dengan 48,5 persen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempati urutan ketiga dengan penilaian buruk sekitar 45 persen.

Nama Jumhur Hidayat dan Raja Juli Antoni tidak masuk dalam tiga menteri dengan penilaian negatif tertinggi yang dipublikasikan. Sorotan terhadap keduanya terutama berasal dari penanganan karhutla, kebijakan anggaran, dan kritik DPR.

Kementerian HAM: Tekanan Terkuat dari Survei dan DPR

Di antara empat kementerian yang ditelaah, Natalius Pigai menghadapi indikator tekanan paling lengkap. Selain memperoleh penilaian negatif tertinggi dalam survei IPO, rencana program dan anggaran Kementerian HAM juga dikritik Komisi XIII DPR RI.

Pada Juni 2026, Komisi XIII menunda persetujuan usulan anggaran Kementerian HAM tahun 2027 sebesar Rp3,9 triliun. DPR meminta kementerian melakukan penataan ulang karena desain program, komposisi belanja, serta indikator keberhasilannya dinilai belum cukup jelas dan terukur.

Kementerian HAM merancang sejumlah program prioritas, antara lain 2.000 kampung rekonsiliasi dan perdamaian, 2.000 desa sadar HAM, pembentukan 10 pusat studi HAM, serta kelanjutan penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat. Persoalan utamanya bukan semata jumlah program, melainkan bagaimana keluaran, manfaat, dan keberhasilannya dapat diukur secara transparan.

Pigai menyatakan bersedia melakukan refocusing anggaran. Ia juga menyampaikan klaim bahwa kementeriannya memperoleh penilaian positif dari Ombudsman, Bappenas, LKPP, dan BPK.

Kementerian HAM turut mencatat peningkatan pengaduan masyarakat dari sekitar 70 menjadi 1.300 laporan serta penguatan organisasi di daerah. Capaian kelembagaan itu perlu diperhitungkan, tetapi belum otomatis menjawab kritik DPR mengenai ketajaman sasaran program dan besarnya usulan anggaran.

Kombinasi hasil survei dan kritik parlemen menempatkan Pigai dalam tekanan evaluasi paling kuat di antara empat menteri yang disorot.

Kementerian PU: Survei, Serapan Anggaran, dan Polemik Internal

Dody Hanggodo memperoleh penilaian negatif 48,5 persen dalam survei IPO. Tekanan terhadap Menteri PU juga datang dari Komisi V DPR dan pengamat kebijakan publik.

Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran Kementerian PU tercatat Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari pagu efektif Rp106,71 triliun, dengan progres fisik 35,71 persen. Komisi V meminta percepatan realisasi program serta penguatan pengendalian internal, tata kelola, pengawasan, dan penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

DPR juga menyoroti deviasi pada sejumlah program. Salah satunya terjadi pada infrastruktur irigasi, ketika progres fisik dilaporkan mencapai 82,73 persen tetapi serapan keuangannya baru 38,36 persen. Perbedaan ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan dan administrasi pembayaran.

Kinerja anggaran kemudian bergerak. Dody melaporkan realisasi Kementerian PU mencapai sekitar Rp69 triliun hingga 31 Agustus 2026. Kenaikan tersebut menunjukkan pelaksanaan program terus berjalan, tetapi evaluasi tidak cukup hanya melihat besarnya uang yang terserap. Mutu proyek, ketepatan waktu, pemerataan manfaat, dan penyelesaian temuan audit tetap menjadi ukuran penting.

Sorotan lain menyangkut polemik perjalanan dinas ke Amerika Serikat, mutasi aparatur sipil negara, dan komunikasi publik kementerian. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar menilai pejabat publik semestinya menjawab isu transparansi dengan data dan penjelasan utuh. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut kegaduhan internal dapat menjadi bahan evaluasi Presiden, meski keputusan pergantian tetap merupakan hak prerogatif kepala negara.

Hasil survei, catatan DPR, dan kritik pengamat membuat Dody berada dalam tekanan evaluasi cukup tinggi. Peningkatan realisasi anggaran menjadi kesempatan bagi Kementerian PU untuk membuktikan bahwa percepatan belanja berjalan seiring dengan kualitas pembangunan.

Kementerian Lingkungan Hidup: Jumhur Diuji Penegakan Hukum Karhutla

Penilaian terhadap Kementerian Lingkungan Hidup harus memperhitungkan perubahan kepemimpinan. Mohammad Jumhur Hidayat baru dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 27 April 2026, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.

Karhutla 2026 kemudian menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya. Komisi XII DPR meminta pemerintah mempercepat penanganan kebakaran di Kalimantan, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, membuka data titik panas kepada publik, serta melindungi kesehatan warga terdampak asap.

Dalam pembahasan anggaran 2027, Komisi XII juga meminta KLH/BPLH memprioritaskan perlindungan dan pemulihan gambut. Pagu indikatif awal kementerian sebesar Rp1,23 triliun dinilai perlu diperkuat untuk pengendalian emisi, karhutla, dan pengelolaan sampah.

Jumhur menyebut sekitar 42 perusahaan di Kalimantan diduga terlibat dalam munculnya karhutla. Hingga awal September, KLH/BPLH melaporkan telah menyegel 21 badan usaha dan terus memverifikasi ratusan perusahaan. Langkah ini menjadi indikator respons penegakan hukum, tetapi hasil akhirnya harus diukur dari tindak lanjut sanksi, pemulihan lingkungan, keterbukaan nama serta lokasi pelanggaran, dan kemampuan mencegah kebakaran berulang.

Organisasi masyarakat sipil juga mengingatkan besarnya pekerjaan rumah Menteri LH, mulai dari sampah, polusi udara, pengawasan izin lingkungan, hingga relasi kebijakan lingkungan dengan kepentingan industri. Penanganan karhutla dan keberanian menuntaskan perkara korporasi akan menjadi penentu utama rapor Jumhur.

Kementerian Kehutanan: DPR Kritik Anggaran Terlalu Fokus Pemadaman

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghadapi kritik yang lebih spesifik pada desain pencegahan karhutla. Dalam pembahasan anggaran 2027, Kementerian Kehutanan mengusulkan tambahan anggaran Rp4,688 triliun.

Dari tambahan tersebut, Rp1,746 triliun diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla. Sekitar Rp1,54 triliun direncanakan untuk dukungan enam helikopter dan enam pesawat water bomber di enam provinsi prioritas. Sementara itu, anggaran pelibatan masyarakat dalam pencegahan disebut sekitar Rp108 miliar.

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mengkritik ketimpangan tersebut. Menurutnya, struktur anggaran masih terlihat lebih berorientasi memadamkan kebakaran daripada mencegahnya. DPR meminta Kementerian Kehutanan menghitung dan memperbesar investasi pencegahan agar karhutla tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan.

Di sisi lain, Komisi IV menyetujui usulan tambahan anggaran dan mengapresiasi kerja Manggala Agni. Raja Juli juga membekukan izin lima perusahaan di Kalimantan Barat dengan total konsesi 371.560 hektare setelah ditemukan area terbakar di dalam konsesi. Sanksi administratif tersebut disertai kewajiban pemulihan dan kemungkinan proses pidana apabila bukti mencukupi.