Rapor Empat Menteri Prabowo Disorot, Karhutla Jadi Ujian Kabinet

Data itu memperlihatkan dua sisi. Pemerintah melakukan penindakan dan memperkuat kapasitas pemadaman, tetapi DPR menilai desain anggarannya belum memberikan bobot memadai pada pencegahan berbasis masyarakat.

Rapor Raja Juli akan ditentukan oleh efektivitas pencegahan, tata kelola kawasan hutan, transparansi penindakan korporasi, dan hasil pemulihan hutan. Kritik DPR terhadap orientasi anggaran menjadi catatan utama yang harus dijawab melalui perubahan kebijakan.

Empat Menteri dalam Sorotan Evaluasi

Berdasarkan survei, kritik DPR, capaian program, dan penilaian pengamat hingga 11 September 2026, sorotan terhadap keempat menteri dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Natalius Pigai: mendapat tekanan tertinggi dari survei IPO dan kritik DPR terhadap program serta anggaran yang dinilai belum terukur.
2. Dody Hanggodo: disorot melalui hasil survei, tuntutan perbaikan tata kelola, serapan anggaran, serta polemik internal Kementerian PU.
3. Mohammad Jumhur Hidayat: diuji oleh penanganan karhutla, pengawasan perusahaan, dan tuntutan penegakan hukum lingkungan.
4. Raja Juli Antoni: menghadapi kritik karena desain anggaran karhutla dinilai lebih menitikberatkan pemadaman daripada pencegahan.

Belum Ada Pengumuman Reshuffle

Pada Juli 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana reshuffle, meskipun Presiden terus mengevaluasi kinerja para menteri. Hingga 11 September 2026, belum muncul pengumuman resmi yang mengubah posisi keempat menteri tersebut.

Prabowo sebelumnya pernah memperingatkan bahwa menteri yang tetap melakukan kesalahan setelah tiga kali diperingatkan dapat diganti. Pernyataan itu disampaikan pada 18 Oktober 2025.

Survei SMRC pada Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen. Penurunan kepuasan, terutama akibat persoalan ekonomi, dapat memperbesar tuntutan evaluasi kabinet.

Data paling kuat mengarahkan sorotan kepada Menteri HAM dan Menteri PU. Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman dan penyegelan, tetapi menghasilkan pencegahan permanen, penegakan hukum tuntas, serta pemulihan lingkungan yang terukur. Kepastian pergantian menteri tetap menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo.