CYRUSTIMES, KENDARI – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya kolaborasi nyata antara pemerintah daerah (Pemda) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sulawesi Tenggara 2025 di Ballroom Phinisi I Hotel Claro, Kota Kendari, Rabu, 27 Agustus 2025.
Tito menyebut anggaran pemerintah pusat maupun daerah tidak cukup untuk menciptakan lompatan pembangunan. Menurut dia, peran swasta harus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. “Jangan pernah bermimpi suatu daerah atau negara bisa membuat rakyat sejahtera hanya dari APBN atau APBD,” ujarnya.
Ia menjelaskan total belanja APBN dan APBD hanya sekitar Rp4.000 triliun. Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding perputaran uang dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari Rp22.000 triliun. “Artinya, yang Rp20 ribu triliun itu milik swasta. Negara yang mau maju, swastanya harus hidup,” kata Tito.
Mendagri menyoroti kondisi fiskal Sulawesi Tenggara yang masih lemah. Ia memaparkan, sekitar 65 persen pendapatan daerah bergantung pada transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 35 persen. Kondisi itu, kata Tito, membuat daerah sulit berkembang bila hanya mengandalkan APBD.
“Jangan mimpi bisa mengurangi kemiskinan, stunting, atau pengangguran dengan struktur pendapatan seperti ini,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menghadirkan iklim usaha yang sehat dan kolaboratif. Menurut Tito, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah karena memiliki jaringan luas dan pengalaman panjang.
