OPINI, EKONOMI MAKRO – Ketika harga naik pelan-pelan tapi dampaknya terasa cepat. Dampak kenaikan harga bertahap terhadap daya beli masyarakat dan persepsi ekonomi rumah tangga di Indonesia pada tahun 2026.
Pertanyaan itu muncul di akhir bulan, di rumah-rumah dari Sabang sampai Marauke: Mengapa uang belanja terasa lebih cepat habis, padahal pola pengeluaran tidak banyak berubah? Bukan sekedar perasaan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia mencapai 3,48% pada Maret 2026, hampir tiga kali lipat dibanding periodee yang sama tahun lalu yang hanya 1,03%.
Di atas kertas, angka itu masih berada dalam target pemerintah. Tapi bagi ibu yang tiap pagi harus memilih antara membeli telur atau bayar listrik, statistik tidak selalu berbicara tentang kenyataan yang ia hadapi. Inflasi bekerja diam-diam, naik pelan-pelan, tapi efeknya menumpuk dan baru terasa ketika sudah terlambat untuk diantisipasi.
Tiga Bulan yang Berat: Januari-Maret 2026
Awal 2026 langsung membuka dengan kejutan. Inflasi Januari tercatat 3,55% tertinngi sejak Mei 2023. Februari melonjak jauh ke 4,76%, baru kemudian mereda pada Maret. Tiga bukan, tiga angka yang semanya lebih tinggi dari seluruh bulan sepanjang 2025.
Apa pemicunya? BPS menyebut low-base effect: Diskon tarif listrik 50% yang diberlakukan pemerintah pada Januari-Februari 2025 membuat harga listrik saat itu sangat rendah. Begitu diskon berakhir dan tarif kembali normal di 2026, perbandingan tahunan otomatis memperlihatkan kenaikan yang besar. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bahkan menyebutkan, tanpa efek itu, inflasi Februari 2026 sebenarnya hanya 2,54%.
Namun bagi rumah tangga biasa, penjelasan teknis itu tidak mengubah kenyataan: Tagihan listrik di awal 2026 terasa lebih besar dari biasanya. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatatkan inflasi tahunan 7,24% pada Maret 2026, dengan tarif listrik dan biaya sewa rumah sebagai penyumbang utama.
Di luar soal listrik, kelompok makanan, minuman dan tembakau turut memberi tekanan dengan inflasi 3,34% secara tahunan pada Maret 2026. Komoditas penyumbang utamanya bukan barang mewah, melainkan daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. Tiga bahan pokok yang ada di meja makan hampir setiap keluarga Indonesia.
Sejumlah pedagang di pasar tradisional juga menyebutkan bahwa harga bahan pokok seperti cabai, beras, dan minyak goreng mengalami perubahan mengikuti kondisi pasokan dan biaya distribusi. Perubahan ini membuat harga di tingkat konsumen menjadi lebih dinamis dari waktu ke waktu.
Satu Komponen lain yang turut menyumbang inflasi signifikan adalah emas perhiasan, yang mendorong inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya hingga 15,32%. Meski emas bukan kebutuhan pokok, kenaikan harganya mncerminkan melemahnya nilai tukar dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, faktor yang pada akhirnya ikut mempengaruhi harga-harga lain di dalam negeri.
Ketika Harga Naik tapi Pendapatan Diam di Tempat
Persoalan sesungguhnya bukan hanya pada besaran inflasi, melainkan pada kesenjangan antara kenaikan harga dan kenaikan pendapatan. Ketika harga barang pokok naik lebih cepat dari upah nominal, daya beli riil masyarakat secara efektif turun, meski di slip gaji angkanya mungkin sama atau sedikit lebih besar.
Tekanan ini dirasakan paling berat oleh kelompok berpenghasilan rendah dan menengah kebawah. Menurut kajian ekonomi dari berbagai lembaga, proporsi pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan pokok sangat tinggi, sehingga kenaikan harga beras, minyak goreng, atau gas elpiji secara langsung memangkas kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar. Adaptasi yang terjadi pun bukan tanpa konsekuensi: Beralih ke bahan makanan lebih murah, mengurangi porsi protein hewani, hingga memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan.
Di level makro, IMF dalam Spring Meetings 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5%, lebih rendah dari target pemerintah dengan faktor risiko berupa ketidakpastian gepolitik di Timur Tengah yang menekan harga energi global. Jika pertumbhan melambat, penciptaan lapangan kerja pun ikut terlambat, yang berarti tekanan pada daya beli semakin sulit diatasi dari sisi pendapatan.
Salah satu fenomena yang menarik perhatian para ekonom adalah kesenjangan antara angka inflasi resmi dan persepsi masyarakat di lapangan. Survei dan kajian ekonomi meninjukkan bahwa ekspektasi inflasi masyarakat cenderung lebih tinggi dari angka statistik. Kenaikan ekspektasi inflasi ini menjadi sinyal penting bahwa daya beli masyarakat berpotensi tergerus lebih dalam dari yang terlihat di data.
Ketika masyarakat mulai menahan belanja karena khawatir harga akan terus naik, efeknya tidak berhenti di tingkat rumah tangga. Pelaku usaha kecil dan UMKM pun merasakan tekanan dari dua sisi sekaligus, biaya produksi meningkat, sementara permintaan konsumen melemah. Banyak di antara mereka memilih untuk tidak menaikkan harga demi mempertahankan pelanggan, dengan cara memperkecil ukuran produk atau menekan margin keuntungan. Fenomena yang belakangan dikenal dengan istilah shrinkflation ini semakin sering dijumpai di rak-rak minimarket.
Para Ekonom Tidak Satu Suara
Menariknya, para ekonom sendiri tidak sepakat dalam membaca kondisi ini. Di satu sisi, hasil kajian yang melibatkan 85 ekonom dan dikutip ANTARA News (April 2026) menunjukkan mayoritas menilai kondisi ekonomi Indonesia sedang memburuk atau stagnan, pandangan yang berbeda dari narasi resmi pemerintah yang menekankan stabilitas.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyoroti adanya anomali yang sulit diabaikan: Klaim pertumbuhan 5% tidak sejalan dengan data lapangan. Penjualan ritel lesu, Indeks Keyakinan Konsumen terus menurun, dan penerimaan pajak meleset dari target. CELIOS memproyeksikan pertumbuhan 2026 hanya kisaran 4,7-5% dengan risiko perlambatan lanjutan jika daya beli tidak segera dipulihkan.
INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) punya pandangan serupa. Dalam kajian proyeksi ekonomi 2026, lembaga ini menyebut lemahnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh di bawah 5% sebagai hambatan utama pertumbuhan. Paradoksnya: Angka PDB tampak sehat, tapi masyarakat tidak merasakannya.
Namun tidak semua sependapat. Bank Indonesia tetap optimis dengan proyeksi pertumbuhan 5,1-5,6%, dan meyakini inflasi yang terkendali justru akan menjaga daya beli tetap kuat. Sebagian akademisi bahkan mengingatkan bahwa inflasi moderat bisa menjadi tanda positif: Aktivitas ekonomi yang bergerak, insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi, dan roda UMKM yang terus berputar. Perbedaan pandangan ini mencerminkan bahwa membaca angka ekonomi memang tidak pernah sesederhana kelihatannya.
Respons Pemerintah dan Ruang yang Masih Terbuka
Di tengah tekanan itu, pemerintah tidak diam. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen menjaga inflasi 2026 pada kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%, didukung oleh penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) melalui strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Berbagai stimulus fiskal juga telah disiapkan, termasuk diskon tarif transportasi dan penyaluran bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 54% terhadap PDB tetap diproyeksikan tumbuh solid, didukung program perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT.
Bahkan, Ekonom senior INDEF Dr. Aviliani mengingatkan, intervensi jangka pendek saja tidak cukup. Dibutuhkan penguatan rantai pasok pangan antardaerah, peningkatan produktivitas pertanian, dan perluasan perlindungan sosial yang benar-benar menjangkau kelompok paling rentan. Stabilitas harga, kata para ekonom, bukan hanya soal menjaga angka tapi soal memastikan manfaatnya terasa sampai ke tingkat rumah tangga.
Inflasi memang terdengar seperti urusan para ekonom dan pembuat kebijakan. Tapi sesungguhnya, inflasi adalah pengalaman hidup yang paling konkret: Dirasakan tiap pagi di pasar, tiap malam di meja makan, tiap awal bulan saat tagihan datang. Harga yang naik pelan-pelan mungkin tidak terasa seperti krisis, tapi efek kumulatifnya nyata, dan paling terasa oleh mereka yang paling sedikit punya cadangan.
Dengan demikian, penting bagi pengambil kebijakan dan kalangan akademisi untuk melihat bahwa inflasi dan daya beli bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan menyangkut kualitas hidup jutaan keluarga Indonesia setiap harinya. Ketika harga naik pelan-pelan tapi dampaknya terasa cepat, pertanyaannya bukan hanya “Uang Kita Ke Mana?” tetapi juga, apa yang dapat dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Penulis: Anggie Prisya Imanuella, FEB Akuntansi UPR
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan