CYRUSTIMES, KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, menggelar kegiatan konsultasi publik penyusunan integritas ketahanan pangan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan rencana aksi percepatan penurunan stunting.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kapuas, Rabu (3/9/2025) dibuka secara resmi oleh Bupati Kapuas HM Wiyatno yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Budi Kurniawan.
Budi Kurniawan menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan dengan pola top-down dan bottom-up di semua tingkatan pemerintahan.
Perencanaan yang baik, menurutnya harus memperhatikan seluruh aspek pembangunan berdasarkan identifikasi yang akurat, termasuk isu strategis ketahanan pangan,
“Hal ini sangat relevan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka stunting,” ujar Budi kepada wartawan saat wawancara disela-sela kegiatan.
Lebih lanjut, Ia juga menyoroti bahwa ketahanan pangan merupakan isu krusial bagi Indonesia, negara dengan lebih dari 270 juta penduduk dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.
Dari Data Badan Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 30 juta ton beras setiap tahunnya. Namun, masih terdapat celah antara produksi domestik dan kebutuhan konsumsi, yang pada 2022 tercermin dari impor beras sekitar 500 ribu ton.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah mengembangkan kawasan sentra produksi pangan berkelanjutan, dengan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi prioritas.
Kabupaten Kapuas menjadi lokasi utama dalam pengembangan ini, yang difokuskan pada peningkatan produksi beras, jagung, dan hortikultura melalui penerapan teknologi pertanian modern dan efisien, namun, implementasi program ini masih menghadapi tantangan signifikan.
“Berdasarkan data BPS Kapuas, sekitar 60% petani di wilayah tersebut masih memiliki pendapatan di bawah rata-rata upah minimum regional, menandakan perlunya intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selain ketahanan pangan, rencana aksi stunting juga menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten,” tukas Budi Kurniawan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, serta Tim Ahli Penyusunan Integritas Ketahanan Pangan dan Rencana Aksi Stunting.
Tinggalkan Balasan