Biaya hidup naik, ketimpangan memburuk, dan pekerjaan formal menyusut. Banyak dari mereka hidup dalam ilusi mobilitas sosial ke atas, padahal dalam realitasnya, justru stagnasi yang lebih sering terjadi. Maka yang kelas ini yang seharusnya dianggap sebagai penyangga stabilitas dan motor pertumbuhan konsumsi, kini kelas ini menunjukkan gejala yang lebih kompleks: ada keresahan politik, ketidakpuasan ekonomi, dan semangat protes yang melampaui sekadar isu dompet.
Populisme Tanpa Arah, Revolusi Kelas Menengah Menggema
Sebenarnya situasi keresahan ini terjadi tidaklah secara tiba-tiba, seperti petir di siang bolong. Jika kita mencermati sejak pandemi COVID-19 sudah mulai ada kegelisahan. Walaupun pasca-pandemi Covid-19, statistik makro kembali menunjukkan pemulihan, akan tetapi tidak sedikit juga rumah tangga kelas menengah merasakan “penurunan kualitas hidup”: biaya pendidikan dan kesehatan naik, lapangan kerja formal menyempit, dan utang konsumtif cenderung meningkat.
Di saat yang sama, pemerintah saat ini fokus pada program atau proyek mercusuar yang mana itu jauh dari aspirasi publik. Hal ini terlihat dari munculnya kebijakan-kebijakan kontroversial dan cenderung populis. Sebut saja ada program makan bergizi gratis (MBG), ada koperasi desa merah putih (KDMP), sekolah rakyat dan seterusnya yang pada akhirnya juga belum tentu bisa berhasil. Semua program-program itu tentu membutuhkan anggaran yang sangat fantastis, ditengah-tengah kondisi fiskal negara masih cenderung stagnan.
Ini membuktikan bahwa pemerintah terlalu memaksakan kebijakan yang berdasarkan keinginan penguasa tidak secara evidence-based policy. Karena kebijakan yang diambil berdasarkan keinginan semata dan cenderung populis, masyarakat yang direpesentasikan dari golongan kelas menengah dirasa tidak berpihak dan berdampak secara nyata.
![[Opini] Paradoks Daun Sawit, Oksigen?](https://cyrustimes.com/wp-content/uploads/2025/01/Pemerhati-Lingkungan-Krismes-Santo-Haloho-M.Ling_-175x98.jpg)
