CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S Ampung, menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus dilakukan secara rasional, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional. Penekanan ini disampaikan saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD 2027 dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2026 di Aula Bapperida Kalteng, Senin, 2 Maret 2026.
Leonard mengatakan situasi global dan nasional yang dinamis menuntut perencanaan yang terukur. “Target yang kita tetapkan dalam RKPD 2027 harus rasional dan terukur, tidak terlalu ambisius, serta mempertimbangkan kondisi transfer ke daerah dan kemampuan fiskal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RKPD 2027 tetap berpedoman pada RPJMD, namun perlu disertai mitigasi risiko atas kemungkinan perubahan arah kebijakan. Menurut dia, perbedaan proyeksi ekonomi pada dokumen sebelumnya dengan kondisi riil APBD 2026 menjadi pelajaran penting dalam menyusun perencanaan yang lebih realistis.
Selain itu, Leonard menekankan pentingnya harmonisasi dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) agar kualitas dan kepatuhan layanan publik tetap terjaga. Sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lanjutnya, harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Tema RKP Nasional 2027 mengusung “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Sementara itu, tematik RKPD Kalteng 2027 difokuskan pada “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”.
Leonard menyebut prioritas pertama daerah adalah mendukung fokus pemerintah pusat pada produktivitas, investasi, dan industri. Prioritas kedua mendukung visi dan misi kepala daerah, serta ketiga untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah.
Berdasarkan capaian makro 2025, pertumbuhan ekonomi Kalteng tercatat 4,8 persen, tingkat kemiskinan 4,95 persen, Indeks Pembangunan Manusia 74,86, dan tingkat pengangguran terbuka 3,44 persen.
Dalam rancangan proyeksi RKPD 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4 persen, kemiskinan 4,5 persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78, dan pengangguran terbuka 3,3 persen.
“Sekali lagi, ini masih rancangan proyeksi. Kita harapkan tidak terjadi dinamika yang terlalu ekstrem seperti tahun sebelumnya,” kata Leonard.
Ia juga mengungkapkan validasi usulan aspirasi dan pokok pikiran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih berlangsung. Hingga kini tercatat 1.322 usulan aspirasi dan 807 usulan pokok pikiran yang telah dibahas dan diverifikasi secara teknis.
Leonard mengajak seluruh peserta forum, yang terdiri atas kepala perangkat daerah dan Kepala Bapperida kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, untuk aktif memberikan masukan konstruktif demi menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah 2027.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan