Sebar Berita Hoax dan Ujaran Kebencian, Penasehat Hukum Cabup Yulius Maulana Laporkan Akun Tiktok @Kuli.tint4 ke Polda Sumsel
Lahat– Penasehat Hukum Calon Bupati (Cabup) Lahat Yulius Maulana, Dr. Hasanal Mulkan dan Miftahul Huda laporkan akun tiktok @kuli.tint4 ke Mapolda Sumsel Jumat 18 Oktober 2024 kemarin.
Laporan ini dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan juga ujaran kebencian untuk Cabup Lahat nomor urut 1 Yulius Maulana.
Surat tanda terima lapor atau pengaduan nomor: STTP/281/X/2024/Subdit V/Ditreskrimsus Polda Sumsel. Pengaduan diterima oleh anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel Lomeus Diaz Tampubolon, S. E.
Laporan itu tentang peristiwa pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan perlindungan kegiatan yang menggunakan internet.
UU ITE juga menjelaskan sanksi bagi orang yang menyalahgunakan internet, seperti melakukan kejahatan dan menyebarkan berita palsu.
Dijerat dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE).
Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Untuk diketahui berita bohong yang diposting akun tiktok @kulitint4 milik kuli tinta yakni video ujaran kebencian berdurasi 03.40 menit yang mencemarkan ijazah Palsu Yulius Maulana pada 18 Oktober 2024 kemarin.
Dalam laporan itu, Dr. Hasanal Mulkan, S.H.,M.H Selalu kuasa hukum Yulius Maulana, melampirkan barang bukti berupa video pencemaran nama baik pada akun tiktok atas nama kuli tinta, dan bukti screenshot akun tiktok kuli tinta.
Tindakan kuli tinta memantik emosi organisasi sosial dan kekerabatan. Beruntung, Yulius Maulana dapat meredam amarah warga tersebut.
“Saya memilih menempuh langkah hukum sebagai solusi untuk mencegah masyarakat yang memprotes. Sebab jika dibiarkan, maka akan menyulut solidaritas, dan bisa saja mengganggu stabilitas politik dan keamanan,” kata Yulius Maulana, dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, di Lahat, Jum’at (18/10/2024).
Sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Lahat dan sala satu calon bupati Lahat, Yulius menganggap unggahan dan komentar kulitinta di akun tiktok sudah terlalu jauh masuk ke ranah pribadi.
Dampaknya, memantik solidaritas masyarakat dan juga kader PDIP di Lahat, yang akan bergerak melakukan aksi protes.
“Kita lagi dalam proses tahapan kampanye saya menempuh langkah hukum ini, untuk meminimalisir aksi protes yang berpotensi mengganggu situasi politik,” tegas dia.
Untuk itu Yulius Maulana berharap, Ditreskrimsus Polda Sumsel mengambil langkah cepat memproses kasus ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Untuk menciptakan stabilitas politik jelang Pemilu, saya berharap pihak kepolisian memberikan kepastian hukum terhadap pelaku. Karena jika dibiarkan, pelaku akan berulang melakukan tindak pidana, dengan menyebarkan ujaran kebencian melalui sosial media,” tandas Mulkan. (Rilis)
