BGN Setop Sementara MBG Saat Libur Sekolah

BGN menghentikan sementara distribusi Makan Bergizi Gratis saat libur sekolah 2026 dan mengklaim efisiensi anggaran lebih dari Rp3 triliun.

CYRUSTIMES, JAKARTA – Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis atau MBG selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026.

Kebijakan itu disebut mampu menghemat anggaran hingga lebih dari Rp3 triliun. Penghentian sementara distribusi MBG dilakukan selama libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara itu diatur melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada periode hari libur.

“Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026,” kata Sari di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/06/2026).

Sari menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, masa libur sekolah dimanfaatkan BGN untuk melakukan penataan ulang pelaksanaan program. Berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya, saat MBG tetap disalurkan melalui sistem bundling, distribusi MBG kali ini dihentikan selama masa liburan.

“Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini,” ujarnya.

BGN juga memastikan seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif operasional.

Sebelumnya, setiap SPPG menerima insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari. Dengan penghentian sementara selama 18 hari operasional, BGN menghitung efisiensi anggaran dari insentif SPPG mencapai lebih dari Rp3 triliun.

“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3.004.560.000.000,” ungkap Sari.

Selain menghentikan sementara distribusi selama libur sekolah, BGN juga mulai melakukan refocusing penerima manfaat program MBG.

Hingga 18 Juni 2026, BGN mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi kembali sebagai penerima manfaat MBG. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” jelasnya.

BGN menyebut kelompok prioritas penerima manfaat ke depan meliputi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk kategori rentan gizi.

Sari menegaskan, data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. Pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara,” imbuhnya.

Kebijakan penghentian sementara MBG saat libur sekolah ini menjadi sinyal adanya evaluasi besar terhadap pelaksanaan program. Di satu sisi, pemerintah mengklaim ada efisiensi anggaran triliunan rupiah. Di sisi lain, refocusing penerima manfaat menunjukkan bahwa distribusi MBG mulai diarahkan agar lebih selektif dan tepat sasaran.

Langkah ini juga membuka pertanyaan publik mengenai efektivitas pendataan penerima manfaat MBG. Terutama agar program dengan anggaran besar tersebut benar-benar menyasar kelompok rentan gizi, bukan sekadar berjalan secara administratif.

BGN kini dituntut memastikan penghentian sementara selama libur sekolah tidak mengganggu kelompok yang benar-benar membutuhkan asupan gizi rutin. Evaluasi penerima manfaat juga harus dilakukan secara transparan agar kebijakan efisiensi tidak berubah menjadi pengurangan hak bagi anak-anak rentan.