APBD Barito Utara Hampir Rp14 Miliar Hanya untuk Rujab Bupati dan Wakilnya

Anggaran Rujab Hampir Rp14 Miliar Jadi Sorotan

CYRUSTIMES, MUARA TEWEH – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pekerjaan rumah jabatan atau Rujab kepala daerah di Kabupaten Barito Utara tahun 2026 memunculkan sejumlah pertanyaan. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan atau RUP yang tertera di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, total pagu untuk sejumlah paket rumah jabatan bupati dan wakil bupati mencapai Rp13.850.200.000.

Anggaran tersebut tersebar pada delapan paket pekerjaan. Mulai dari pembangunan pagar, ornamen, gerbang, penataan taman, renovasi interior, pembangunan mushola, pekerjaan atap, hingga jasa pengawasan.

Seluruh paket berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Sumber dananya berasal dari APBD 2026.

Temuan paling mencolok terdapat pada dua paket pagar, ornamen, dan gerbang. Paket untuk Rumah Jabatan Bupati memiliki pagu Rp3.629.400.000. Paket serupa untuk Rumah Jabatan Wakil Bupati juga memiliki nilai yang sama persis, yakni Rp3.629.400.000. Keduanya memakai metode tender, berlokasi di dalam Kota Muara Teweh, dan dijadwalkan berjalan pada April hingga November 2026.

Nilai Kembar pada Pagar dan Gerbang

Kesamaan nilai dua paket tersebut patut dicermati. Secara administratif, nilai pagu yang sama tidak otomatis melanggar aturan. Namun, secara perencanaan teknis, angka identik pada dua lokasi berbeda menimbulkan pertanyaan.

Apakah panjang pagar Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati sama? Apakah desain gerbang, ornamen, pondasi, volume beton, besi, pasangan batu, finishing, dan kondisi eksistingnya juga sama?

Pertanyaan ini penting karena perencanaan pekerjaan konstruksi seharusnya berbasis kebutuhan riil di lapangan. Jika dua lokasi berbeda memiliki kondisi dan volume berbeda, nilai pagu yang sama dapat membuka dugaan bahwa perencanaan disusun menggunakan pola salin-tempel atau berbasis plafon anggaran, bukan hasil perhitungan teknis rinci.

Dokumen RUP belum memuat detail volume pekerjaan. RUP hanya menampilkan nama paket, lokasi, pagu, sumber dana, metode pemilihan, dan jadwal pelaksanaan. Karena itu, dokumen lanjutan seperti RAB, HPS, DED, gambar teknis, serta hasil survei lapangan menjadi kunci untuk menguji kewajaran anggaran.

Taman Bupati dan Wakil Bupati Juga Sama Nilainya

Pola serupa muncul pada paket penataan taman. Paket Penataan Taman Rumah Jabatan Bupati memiliki pagu Rp884.000.000. Paket Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Bupati juga bernilai Rp884.000.000. Keduanya diumumkan pada 31 Desember 2025 dan memiliki jadwal pelaksanaan kontrak Januari hingga Desember 2026.

Kesamaan pagu ini kembali membuka ruang pertanyaan. Apakah luas taman kedua rumah jabatan sama? Apakah jenis pekerjaan lanskap, tanaman, drainase, lampu taman, tanah urug, pedestrian, ornamen, dan fasilitas pendukungnya juga sama?

Dalam proyek penataan taman, pembuktian kewajaran anggaran sangat bergantung pada detail item pekerjaan. Tanpa rincian itu, publik sulit menilai apakah anggaran hampir Rp900 juta per taman tergolong wajar atau berlebihan.

Interior, Mushola, dan Atap Ikut Menyerap Miliaran Rupiah

Selain pagar dan taman, APBD Barito Utara 2026 juga memuat paket Renovasi Interior Rujab Bupati dengan pagu Rp1.773.800.000. Paket ini memakai metode tender dan dijadwalkan berjalan April hingga November 2026.

Pekerjaan interior merupakan salah satu jenis belanja yang sensitif. Item seperti plafon, lantai, panel dinding, lampu, furnitur, kitchen set, pendingin ruangan, dekorasi, hingga perangkat kelengkapan ruangan dapat memiliki rentang harga sangat lebar.

Jika spesifikasi tidak dibuka secara transparan, pekerjaan interior rawan memunculkan pertanyaan soal kemahalan barang, kualitas material, dan potensi pemborosan.

Paket lain yang juga menyita perhatian ialah Pembangunan Mushola di Rumah Jabatan Bupati dengan pagu Rp1.751.000.000. Paket ini diumumkan pada 3 Februari 2026, dengan jadwal pelaksanaan kontrak Maret hingga November 2026.

Nilai tersebut perlu diuji berdasarkan luas bangunan, struktur, material, fasilitas tempat wudu, toilet, interior, sound system, pendingin ruangan, hingga pekerjaan pendukung. Bila mushola dibangun dalam skala kecil dan hanya untuk lingkungan rumah jabatan, maka pagu Rp1,751 miliar layak dijelaskan secara terbuka.

Sementara itu, paket Atap Rumah Jabatan Wakil Bupati dan perlengkapannya memiliki pagu Rp870.000.000. Paket ini dijadwalkan berjalan April hingga November 2026.

Istilah “dan perlengkapannya” juga perlu diperjelas. Apakah pekerjaan mencakup penggantian struktur atap, rangka baja, plafon, talang, waterproofing, insulasi, atau hanya perbaikan sebagian atap.

Pengawasan Rp348,6 Juta

Di sisi lain, terdapat paket jasa konsultansi pengawasan senilai Rp348.600.000. Paket ini terkonsolidasi untuk tiga kegiatan, yakni pengawasan pembangunan pagar, ornamen, dan gerbang Rumah Jabatan Bupati; pengawasan pembangunan pagar, ornamen, dan gerbang Rumah Jabatan Wakil Bupati; serta pengawasan renovasi interior Rumah Jabatan Bupati.

Secara persentase, nilai pengawasan tersebut sekitar 3,86 persen dari total tiga pekerjaan yang diawasi, yakni sekitar Rp9,032 miliar. Persentase ini tidak langsung terlihat janggal.

Namun, pertanyaan lain muncul. Apakah pekerjaan mushola, taman, dan atap memiliki paket pengawasan tersendiri? Jika tidak, bagaimana pengendalian mutu terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan?

Pengawasan menjadi penting karena proyek rumah jabatan berada di area yang tidak mudah diakses publik. Tanpa dokumentasi progres yang terbuka, pekerjaan seperti interior, taman, ornamen, dan atap sulit diawasi langsung oleh masyarakat.

Total Hampir Rp14 Miliar, Publik Perlu Tahu Urgensinya

Jika seluruh paket digabung, APBD rujab Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2026 mencapai Rp13,85 miliar.

Rinciannya:

1. Pagar, ornamen, dan gerbang Rumah Jabatan Bupati: Rp3.629.400.000
2. Pagar, ornamen, dan gerbang Rumah Jabatan Wakil Bupati: Rp3.629.400.000
3. Renovasi interior Rumah Jabatan Bupati: Rp1.773.800.000
4. Pembangunan mushola Rumah Jabatan Bupati: Rp1.751.000.000
5. Penataan taman Rumah Jabatan Bupati: Rp884.000.000
6. Penataan taman Rumah Jabatan Wakil Bupati: Rp884.000.000
7. Atap Rumah Jabatan Wakil Bupati dan perlengkapannya: Rp870.000.000
8. Pengawasan sejumlah proyek rujab: Rp348.600.000

Total belanja ini tidak otomatis menandakan penyimpangan. Namun, nilainya cukup besar untuk sebuah kelompok pekerjaan rumah jabatan. Apalagi sebagian pekerjaan berkaitan dengan pagar, gerbang, ornamen, taman, dan interior.

Pada titik ini, pertanyaan publik bukan hanya soal legalitas pengadaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah soal prioritas anggaran.

Apakah rumah jabatan memang berada dalam kondisi mendesak untuk diperbaiki? Apakah ada hasil audit teknis yang menyatakan kerusakan berat? Apakah pembangunan pagar, ornamen, taman, dan interior harus menjadi prioritas pada APBD 2026?

Indikasi yang Perlu Didalami

Berdasarkan dokumen RUP, sedikitnya ada empat titik rawan yang layak ditelusuri lebih lanjut.

Pertama, nilai identik pada dua paket pagar dan gerbang. Dua paket berbeda memiliki pagu sama persis Rp3,629 miliar. Ini perlu diuji melalui dokumen volume dan gambar teknis.

Kedua, nilai identik pada dua paket taman. Dua lokasi berbeda kembali memiliki pagu sama persis Rp884 juta. Ini perlu dijelaskan berdasarkan luas dan desain taman masing-masing.

Ketiga, anggaran besar untuk belanja estetika dan kenyamanan rumah jabatan. Pagar, ornamen, taman, interior, dan gerbang merupakan pekerjaan yang rentan dipersepsikan sebagai belanja elitis jika tidak disertai alasan teknis yang kuat.

Keempat, minimnya informasi teknis dalam RUP. Dokumen RUP belum cukup untuk menilai kewajaran harga. Pemerintah daerah perlu membuka dokumen pendukung seperti RAB, HPS, DED, spesifikasi teknis, dan kondisi eksisting bangunan.