LAHAT– Bupati Kabupaten Lahat Bursah Zarnubi (BZ) menunjukkan karakter kepemimpinan yang berani, tegas dan berorientasi pada hasil.

Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, kebijakannya tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten tersebut dikancah Provinsi Sumatera Selatan bahkan Indonesia.

Untuk diketahui, Kabupaten Lahat tengah memasuki era baru bersama pemimpin yang lebih segar dengan berbagai terobosan yang sesuai dengan komitmen awal pencalonan.

Bursah Zarnubi baru saja satu bulan lebih memimpin Kabupaten Lahat, namun kinerjanya mulai dirasakan pelan-pelan, termasuk hal kecil seperti himbauan salat wajib berjamaah di masjid, serta proyeksi pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan demi Menata Kota Membangun Desa dengan spirit Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif, mulai tampak terang.

Kinerjanya ini pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat salah satunya Aktivis Pemuda Oktaria Saputra.

Oktaria yang diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) kepada Cyrustimes.com menyampaikan apresiasinya terhadap Bupati Lahat Bapak Bursah Zarnubi, Rabu 2 April 2025.

Oktaria mengatakan, dalam pidatonya belakangan ini, BZ berbicara tentang kendala-kendala pembangunan Kabupaten Lahat yang wajib untuk diselesaikan.

“Bupati yang juga mantan aktivis pergerakan itu menyoroti beberapa hal yakni manajemen aset untuk mengetahui valuasi ekonominya yang sejauh ini belum terlihat, efisiensi anggaran yang ia artikan sebagai pembangunan wajib disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, serta tidak boleh lagi ada proyek-proyek gelap. Semua itu dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif,”kata Oktaria.

Lanjut Oktaria terkait manajemen aset, BZ melalui temuanya, sejauh ini belum diketahui misalnya berapa luas tanah di Lahat beserta nilainya, bangunan-bangunan beserta nilainya, dan aset-aset lainya.

“BZ menyampaikan, jika mendekati hari H penuntasan 100 hari kerja soal aset ini belum ada kejelasan, maka beliau akan menurunkan BPK untuk melakukan audit khusus, investigasi mendalam untuk mengungkapkan kecurigaan yang selama ini muncul,”terang Oktaria.

Oktaria juga mengatakan efisiensi anggaran selaras dengan visi Presiden Prabowo pun diterapkan di Kabupaten Lahat dengan mekanisme pembangunan itu harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kemudian diawasi intensif oleh DPRD. Jangan sampai pembangunan dilakukan secara mubazir, tidak berdampak, semisal proyek-proyek gelap.

Berhubungan dengan proyek-proyek gelap itu, Kata Oktaria, BZ mengaku sudah melakukan survei bersama WIN di lapangan, temuanya adalah proyek-proyek yang berjalan dalam pelaporan nya tanpa identitas yang jelas, mulai dari nama, nilai proyek dan lokasi pembangunan.

“Bagi BZ hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi, DPRD harus mengawasi dengan ketat. Dalam hal ini, Bupati Lahat juga memberikan singgungan kepada Kepala Dinas PU, yang seharusnya tau tentang seluk-beluk proyek di Kabupaten Lahat,”ungkapnya.