Disdik Kalteng Perketat Skema Seragam Gratis 2026, Prioritaskan Siswa Kurang Mampu

CYRUSTIMES.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan pemerataan program pendidikan saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) di Aula Pintar Disdik Kalteng, Senin (6/7/2026). Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas empat isu strategis, yakni revitalisasi sekolah, Program 1.000 Rumah Guru Berkah, bantuan seragam sekolah gratis, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pramubakti.

Koordinator Aliansi P3K menyampaikan bahwa audiensi dilakukan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, bukan melalui aksi unjuk rasa. Aliansi meminta agar seluruh program pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pedalaman serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah pelaksanaan revitalisasi sekolah melalui APBD 2025 dengan anggaran sekitar Rp60 miliar. Aliansi mempertanyakan lokasi sekolah penerima bantuan, mekanisme penetapan sasaran, progres pembangunan, serta kepastian penyelesaian revitalisasi terhadap 72 sekolah yang sebelumnya diresmikan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo menjelaskan bahwa seluruh usulan revitalisasi diverifikasi melalui aplikasi PENA Kalteng dan disandingkan dengan data pokok pendidikan (Dapodik). Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi bangunan sekolah secara digital melalui dokumentasi, titik koordinat, dan laporan berkala dari pengawas.

“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunan benar-benar terlihat. Untuk program revitalisasi dari pemerintah pusat, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah terealisasi, sementara pembangunan melalui APBD tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah,” kata Reza.

Audiensi juga membahas Program 1.000 Rumah Guru Berkah dengan skema uang muka atau down payment (DP) nol persen. Aliansi meminta penjelasan mengenai lokasi pembangunan, jumlah rumah yang telah direalisasikan, besaran anggaran, hingga persyaratan penerima manfaat.

Reza mengatakan program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bank Kalteng. Pemerintah memberikan subsidi uang muka sebesar Rp10 juta bagi guru yang memenuhi persyaratan, disertai masa tenggang pembayaran cicilan selama tiga bulan setelah akad kredit.

“Program ini lahir karena kami menemukan masih ada guru yang belum memiliki rumah layak. Kami ingin mempermudah akses kepemilikan rumah melalui skema yang lebih ringan, bukan membebani guru,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Aliansi P3K juga meminta penjelasan mengenai mekanisme penyaluran program seragam sekolah gratis. Mereka menyoroti adanya perbedaan bantuan yang diterima siswa di lapangan serta meminta distribusi dilakukan secara merata hingga wilayah pelosok.

Reza menjelaskan bahwa program seragam gratis tetap dilaksanakan pada 2026 dengan skema yang disesuaikan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan arahan Gubernur Kalimantan Tengah, bantuan diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

“Berkaitan dengan seragam gratis, tahun kemarin sudah kita bagikan kepada siswa yang masuk SMA, SMK maupun SLB. Tahun ini Bapak Gubernur juga menggratiskan lagi seragam untuk seluruh siswa-siswi baru. Namun setelah kami laporkan, Bapak Gubernur meminta agar bantuan diprioritaskan kepada siswa dari keluarga tidak mampu,” ujar Reza.

Ia menjelaskan, siswa baru dari keluarga kurang mampu akan menerima empat jenis seragam, yaitu putih abu-abu, batik, pramuka, dan olahraga, serta satu pasang sepatu. Sementara itu, siswa dari keluarga mampu hanya menerima seragam batik dan olahraga, sedangkan seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII dari keluarga kurang mampu.

“Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi adil itu bukan berarti semua harus sama,” tegasnya.

Menurut Reza, proses pendataan penerima bantuan dilakukan secara ketat dengan melibatkan kepala sekolah, kepala desa, serta diketahui damang dan mantir adat untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, Aliansi P3K turut mempertanyakan peningkatan jasa pramubakti dan tenaga administrasi di lingkungan pendidikan. Mereka meminta penjelasan mengenai sasaran penerima, besaran anggaran, dan cakupan program.

Reza mengatakan peningkatan kesejahteraan tenaga pendukung pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, termasuk bagi guru yang belum berstatus PPPK maupun guru kontrak.

“Guru-guru kita, pramubakti, tenaga administrasi, termasuk guru yang belum lulus PPPK atau belum masuk guru kontrak, ini menjadi fokus utama kita. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita akan mengusulkan peningkatan jasa pramubakti dan jasa tenaga administrasi agar bisa kita setarakan atau setidaknya kita tingkatkan mendekati Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah,” katanya.

Menutup audiensi, Reza mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan Aliansi P3K. Ia menegaskan Disdik Kalteng terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

“Kami ingin semua pihak ikut mengawal pendidikan. Kritik yang disampaikan dengan data dan niat baik seperti ini menjadi energi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan pendidikan di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.