Menhut-Kepala BNPB di Kalteng, Izin 5 Korporasi Dicabut

Menhut-Kepala BNPB di Kalteng

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memutuskan berkantor sementara di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Keputusan tersebut diambil setelah keduanya meninjau penanganan karhutla dan memimpin rapat evaluasi di Camp Peat Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Senin, 21 September 2026.

Kunjungan berlanjut ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa, 22 September 2026. Keduanya memantau kinerja satuan tugas darat dan mengevaluasi operasi udara yang terkendala kabut asap.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menhut juga mengumumkan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH milik lima korporasi yang dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban pengendalian karhutla di area konsesi.

Penerbangan Menhut dan Kepala BNPB Dialihkan

Rombongan Menhut dan Kepala BNPB semula dijadwalkan mendarat di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya. Namun, penerbangan harus dialihkan ke Bandara Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan akibat kabut asap dan rendahnya jarak pandang.

Dari Banjarbaru, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.

Di lokasi tersebut, Menhut dan Kepala BNPB memimpin rapat evaluasi bersama Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan instansi terkait lainnya. 

“Melihat situasi seperti ini, bentuk kepedulian pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah tidak berjalan sendirian. Kami berdua yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah,” kata Suharyanto.

Keduanya akan berada di Kalteng untuk memastikan operasi pemadaman darat, water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dapat berjalan maksimal.

Pesawat OMC Digeser ke Pangkalan Bun

Kabut asap tebal membuat pesawat OMC dan helikopter water bombing tidak dapat beroperasi optimal dari Bandara Tjilik Riwut.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BNPB menggeser satu pesawat OMC dari Jakarta menuju Pangkalan Bun. Pesawat OMC yang sebelumnya beroperasi di Kalimantan Selatan juga diperbantukan untuk mencari potensi awan hujan di wilayah Kalteng.

“Karena di Tjilik Riwut ini pesawat tidak bisa keluar masuk, jadi kita geser pesawat operasi modifikasi cuaca dari Jakarta langsung ke Pangkalan Bun,” ujar Suharyanto saat memberikan keterangan di Pusdalops BPBD Kalteng.

Menurut dia, sedikitnya dua pesawat disiapkan untuk mendukung OMC dari Pangkalan Bun dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah berharap operasi tersebut dapat menghasilkan hujan untuk membantu pemadaman sekaligus mengurangi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalteng. 

Suharyanto menegaskan belum ada teknologi yang dapat secara langsung menghilangkan kabut asap.

“Tidak ada teknologi untuk menghilangkan asap. Yang bisa membantu adalah angin dan hujan,” katanya.

Pemadaman Darat Diperkuat

Kepala BNPB meminta seluruh kekuatan pemadaman darat dikerahkan karena operasi udara masih dibatasi rendahnya jarak pandang.

BNPB mencatat sekitar 10.700 personel gabungan telah dilibatkan. Mereka berasal dari unsur TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan dan aparatur sipil negara.

Dukungan peralatan juga diperkuat melalui penyediaan drone termal, mesin pompa portabel, selang, nozzle, kendaraan operasional serta alat pelindung diri.

“Kalau memang cukup, tolong itu dikeluarkan semua. Jangan ditaruh di gudang. Kalau peralatannya kurang, kita beri peralatan,” tegas Suharyanto dalam rapat evaluasi. 

Ia meminta setiap kebakaran yang ditemukan dapat ditangani pada hari yang sama. Langkah tersebut dinilai penting karena bara pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala ketika kondisi mengering.

Menhut Cabut Izin Lima Korporasi

Selain memperkuat operasi pemadaman, Menhut Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan PBPH milik lima korporasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kelima korporasi tersebut yakni:

1. PT Wana Lestari Jaya, dengan wilayah konsesi di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, seluas sekitar 29.140 hektare. Area terbakar dalam konsesinya disebut mencapai 47,84 hektare.
2. PT Prima Multi Buana, dengan konsesi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 11.882 hektare. Area terbakar tercatat sekitar 18,20 hektare.
3. PT Pancaran Wana Nusa, dengan konsesi di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, seluas 3.812 hektare. Area terbakar disebut mencapai 497 hektare.
4. PT Grace Putri Perdana, dengan konsesi di Lamandau, Sukamara dan Ketapang seluas 28.990 hektare. Area terbakar tercatat sekitar 374,99 hektare.
5. PT Babugus Wahana Lestari, dengan konsesi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 18.640 hektare. Area terbakar disebut mencapai 231,10 hektare.

Dengan demikian, terdapat tiga dari lima korporasi yang memiliki wilayah konsesi di Kalimantan Tengah, yakni PT Pancaran Wana Nusa, PT Grace Putri Perdana dan PT Babugus Wahana Lestari.

Total luas konsesi lima korporasi tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare, sementara total area terbakar yang dipaparkan Kementerian Kehutanan mencapai 1.169,13 hektare. 

Kemenhut Sebut Korporasi Abaikan Kewajiban

Raja Juli mengatakan pencabutan izin dilakukan karena perusahaan dinilai mengabaikan kewajiban sebagai pemegang PBPH dalam menjaga dan mengendalikan kebakaran di wilayah konsesinya.

“Namun sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu, maka hari ini lima tersebut saya cabut,” tegasnya.

Menurut Menhut, tindakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penegakan hukum karhutla dilakukan tanpa pandang bulu.

“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam pada yang kecil, tetapi juga tajam ke atas,” katanya.

Ia berharap pencabutan izin tersebut memberikan efek jera kepada pemegang izin lainnya agar tidak melakukan pembakaran maupun membiarkan kebakaran terjadi di wilayah konsesi.

Hotspot Kalteng Masih Tertinggi

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Senin, 21 September 2026 pukul 21.10 WIB, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun dari 1.532 menjadi 688 titik.

Di Kalimantan Tengah, hotspot tingkat kepercayaan tinggi tercatat sebanyak 228 titik, turun dari 968 titik sehari sebelumnya. Meski menurun, jumlah tersebut masih menjadi yang tertinggi di antara enam provinsi prioritas penanganan karhutla.

Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan hasil pemantauan satelit. Data tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan satu kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar tanpa pemeriksaan lapangan.