DPRD-Pemprov Kalteng Perketat Evaluasi Keuangan APBD 2025

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – DPRD dan Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) melanjutkan pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dengan fokus memastikan pengelolaan keuangan daerah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng pada Senin, 6 Juli 2026, dan menjadi salah satu tahapan menjelang pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Agenda tersebut kemudian dipublikasikan pada Selasa, 7 Juli 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin serta dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah terkait.

Forum tersebut digunakan untuk menyelaraskan berbagai catatan DPRD dengan penjelasan pemerintah mengenai pelaksanaan anggaran.

Pembahasan juga menjadi lanjutan setelah fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum dan pemerintah memberikan jawaban atas sejumlah persoalan yang disoroti.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo mewakili unsur pemerintah dalam pembahasan tersebut.

DPRD menilai pertanggungjawaban APBD bukan sebatas tahapan administratif setelah tahun anggaran berakhir.

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah penerimaan, belanja serta berbagai program yang dibiayai APBD telah berjalan sesuai target.

Hasil pembahasan juga menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan pada tahun berjalan maupun penyusunan anggaran berikutnya.

DPRD dan Pemprov Kalteng menegaskan pentingnya menjaga akuntabilitas agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.