Erlin Hardi Minta MPA Dibekali APD dan Peralatan Lengkap Tangani Karhutla Kalteng

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Mantan Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Erlin Hardi meminta pemerintah memastikan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa-desa rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapatkan alat pelindung diri (APD) serta peralatan pemadaman yang lengkap.

Menurut Erlin, keberadaan MPA sangat penting karena menjadi kelompok masyarakat yang berada paling dekat dengan titik kebakaran, khususnya ketika api muncul di kawasan desa dan jauh dari jangkauan tim pemadam pemerintah.

“MPA desa kita itu sebagai garda terdepan untuk lebih dahulu memadamkan api tersebut, dengan catatan MPA-MPA ini harus dilengkapi dengan APD, alat pemadam kebakaran, dan sarana prasarananya itu harus dilengkapi,” kata Erlin saat menyampaikan pandangannya mengenai penanganan karhutla di Kalteng, Selasa (15/9/2026).

Ia menilai kecepatan penanganan sejak titik api masih kecil menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang luas sebelum tim BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri maupun unsur lainnya tiba di lapangan.

Siapa Erlin Hardi?

Pandangan Erlin mengenai penanganan karhutla tidak terlepas dari pengalamannya selama berkarier di pemerintahan Kalteng.

Berdasarkan arsip profil Cyrustimes, Erlin Hardi merupakan putra daerah Kabupaten Kapuas yang lahir pada 7 Januari 1974 dan tumbuh di Mandomai.

Ia memiliki latar belakang pendidikan teknik dan merupakan alumnus Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya. Erlin juga tercatat pernah menjadi dosen di Fakultas Teknik UPR sebelum perjalanan kariernya berkembang di lingkungan birokrasi.

Kariernya bersentuhan langsung dengan bidang infrastruktur, sumber daya air hingga penanggulangan bencana.

Erlin pernah menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia kemudian pernah bertugas di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah, termasuk pada bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam perjalanan karier berikutnya, Erlin juga pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kalimantan Tengah serta memimpin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada September 2023, Erlin ditunjuk Menteri Dalam Negeri menjadi Penjabat Bupati Kapuas.

Pengalaman di bidang pekerjaan umum, sumber daya air, penanggulangan bencana hingga pemerintahan daerah tersebut membuat Erlin cukup familiar dengan persoalan kebakaran gambut dan operasi penanganan bencana di Kalimantan Tengah.

Dalam wawancara mengenai karhutla kali ini, Erlin juga beberapa kali merujuk pengalaman ketika dirinya pernah bertugas di institusi penanggulangan bencana Kalteng.

MPA Jadi Garda Terdepan di Desa

Erlin mengatakan lokasi kebakaran di Kalimantan Tengah tidak selalu mudah dijangkau petugas.

Sebagian titik api berada jauh dari pusat pemerintahan, berada di kawasan gambut, perkebunan, semak maupun wilayah yang akses jalannya terbatas.

Dalam kondisi semacam itu, MPA di desa dinilai dapat menjadi unsur pertama yang bergerak melakukan pemadaman awal.

Namun, menurut Erlin, menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan tidak boleh dilakukan tanpa perlindungan memadai.

“Dengan catatan MPA-MPA ini harus dilengkapi dengan APD-APD, pemadam kebakaran, dan sarana prasarananya itu harus dilengkapi. Karena ini merupakan salah satu solusi cepat,” ujarnya.

Selain perlindungan personel, kesiapan mesin pompa, selang, sumber air dan peralatan komunikasi menjadi kebutuhan penting agar MPA benar-benar dapat melakukan penanganan awal secara aman dan efektif.

Jangan Sampai Relawan Menjadi Korban

Erlin secara khusus mengingatkan keselamatan para relawan yang berjibaku memadamkan kebakaran.

Menurutnya, kondisi kemarau dan tingkat kekeringan yang tinggi membuat api dapat berkembang sangat cepat. Situasi tersebut juga meningkatkan risiko bagi petugas dan relawan yang berada langsung di lapangan.

Ia mengapresiasi relawan bersama personel pemerintah, TNI dan Polri yang terus melakukan upaya pemadaman.

Namun, keselamatan mereka tidak boleh diabaikan hanya karena tugas yang dijalankan bersifat kemanusiaan.

“Jangan sampai nanti relawan-relawan kita, mohon maaf ini, menjadi korban. Karena kegiatan kemanusiaan mereka sehingga nyawa mereka sendiri jadi terabaikan,” kata Erlin.

Karena itu, dukungan anggaran untuk keselamatan personel dinilai harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanganan karhutla.

APD, peralatan pemadaman, logistik dan kesiapan sarana pendukung harus tersedia sebelum petugas diterjunkan ke lokasi kebakaran.

Penanganan Karhutla Tak Bisa Disamaratakan

Erlin juga menilai strategi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah tidak dapat diberlakukan sama untuk seluruh wilayah.

Karakteristik lahannya berbeda-beda, mulai dari gambut dalam, gambut relatif tipis dengan vegetasi semak dan ilalang hingga tanah mineral serta wilayah perbukitan.

Menurut Erlin, kawasan gambut dalam memiliki risiko berbeda karena api dapat menjadi bara dan bergerak melalui lapisan bawah permukaan.

Kondisi tersebut membuat proses pemadaman lebih sulit dan membutuhkan pembasahan dalam jumlah besar.

Sementara kebakaran pada lahan dengan semak dan ilalang memiliki karakter api yang cepat menjalar di permukaan sehingga memerlukan respons awal yang cepat, patroli dan pembuatan sekat bakar.

Adapun untuk wilayah tanah mineral dan perbukitan, pencegahan melalui patroli serta edukasi masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang harus diperkuat.

Erlin Tekankan Ketersediaan Air

Dari pengalaman menangani persoalan kebencanaan, Erlin menilai salah satu persoalan paling krusial dalam menghadapi karhutla gambut adalah ketersediaan air pada musim kemarau.

“Kuncinya hanya satu, ketika gambut itu kering, air adalah hal yang sangat utama yang tentunya menjadi perhatian kita di dalam memadamkan kebakaran karhutla,” ujarnya.

Ia mendorong pembangunan dan pemeliharaan embung, sekat kanal serta pintu air di wilayah rawan.

Tempat penyimpanan air portabel juga dapat ditempatkan pada titik strategis sehingga petugas memiliki cadangan air ketika kebakaran terjadi jauh dari sumber air alami.

Erlin juga mencontohkan pengalaman penanganan kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, saat pemerintah membangun sistem saluran dan sekat untuk mempertahankan air di kawasan gambut.

Prinsipnya, air yang masuk ketika kondisi pasang harus dapat dipertahankan selama mungkin sehingga gambut tidak terlalu cepat mengalami kekeringan ketika memasuki kemarau.

Jangan Bangun Drainase yang Mengeringkan Gambut

Erlin turut menyoroti pembangunan saluran di kawasan gambut.

Menurutnya, desain saluran tidak boleh justru mempercepat keluarnya air hingga membuat gambut semakin kering.

Saluran di kawasan gambut perlu dilengkapi sistem pengendalian seperti pintu air atau sekat agar cadangan air tetap dapat dipertahankan ketika memasuki musim kemarau.

“Jangan sampai sistemnya kayak drainase, pengeringan. Kalau sudah air itu kering, ya sudah, apalagi di daerah gambut,” kata Erlin.

Ia bahkan mengusulkan pemerintah kabupaten maupun kota mempertimbangkan regulasi daerah yang mengatur pembangunan saluran air di kawasan gambut.

Kebijakan tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tidak berlawanan dengan kepentingan pencegahan karhutla.

Dana Desa Bisa Didorong untuk Pencegahan Karhutla

Selain APBD provinsi dan kabupaten/kota, Erlin menilai pemerintah desa dapat mengambil bagian lebih besar dalam pencegahan kebakaran.

Penggunaan dana desa, menurut dia, dapat diarahkan bukan hanya untuk pembangunan jalan atau jembatan, tetapi juga sarana yang berkaitan dengan pencegahan karhutla sesuai ketentuan yang berlaku.

Sarana tersebut dapat berupa pengelolaan saluran, sumber air maupun fasilitas pendukung yang dibutuhkan desa rawan kebakaran.

Penguatan MPA juga menjadi penting karena desa merupakan wilayah yang pertama menghadapi kebakaran sebelum bantuan dari luar tiba.

Jangan Tunggu Tanggap Darurat

Erlin menilai penanggulangan karhutla harus dimulai jauh sebelum kebakaran berkembang menjadi kondisi darurat.

Informasi prakiraan musim dan tingkat kekeringan dari BMKG seharusnya dapat menjadi dasar pemerintah menyiapkan langkah antisipasi.