Jalan Rusak Soren Sampai Berlumut, Pejabat dan Perusahaan Masih Saja Diam

Hampir Tiga Pekan Disorot, Jalan Rusak Desa Soren Belum Juga Ditangani

CYRUSTIMES, KOTAWARINGIN TIMUR – Hampir tiga pekan terakhir, keluhan warga terkait jalan rusak di Desa Soren, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, terus mengisi ruang pemberitaan. Namun hingga kini, belum terlihat langkah konkret dari pihak yang memiliki tanggung jawab moral maupun kewenangan untuk menjawab keluhan warga.

Pemerintah daerah belum menunjukkan tindakan lapangan yang benar-benar terasa. Wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat juga belum tampak mengambil posisi tegas. Di sisi lain, tiga perusahaan yang disebut berada di wilayah Desa Soren juga belum memperlihatkan iktikad nyata untuk ikut membantu membuka jalan keluar atas persoalan tersebut.

Padahal, ruas jalan menuju Desa Soren bukan jalan wisata atau akses tambahan. Jalan itu menjadi urat nadi warga. Dari jalan itulah warga berangkat bekerja, anak-anak menuju sekolah, pasien mencari layanan kesehatan, dan hasil kebun dibawa keluar desa.

Keluhan warga mulai mencuat setelah kondisi jalan yang rusak parah kembali dipersoalkan publik. Cyrustimes sebelumnya juga menayangkan dokumentasi visual warga Desa Soren yang memperlihatkan kondisi jalan rusak hingga muncul lumut. Video itu dipublikasikan pada 27 Juni 2026 dengan durasi 54 detik.

Keluhan Warga Berulang, Respons Masih Mengambang

Persoalan jalan rusak Desa Soren sebenarnya bukan cerita baru. Warga menyebut kerusakan sudah berlangsung sangat lama. Jalan yang seharusnya menjadi akses dasar justru berubah menjadi sumber kesulitan harian.

Masalah ini sempat dibawa ke ruang publik melalui pemberitaan. Warga berharap sorotan media membuat pemerintah, legislatif, dan pihak swasta bergerak. Namun harapan itu belum berbuah tindakan yang bisa dilihat langsung di lapangan.

Hingga hampir tiga pekan isu ini ramai, belum ada informasi terbuka mengenai jadwal penanganan, skema perbaikan darurat, rapat lintas pihak, atau turun lapangan bersama untuk mencari solusi.

Di tengah kondisi itu, warga tetap menghadapi jalan yang sama. Rusak, licin, berlumpur saat hujan, dan menyulitkan mobilitas.

Eksekutif Dinilai Belum Hadir dengan Solusi

Pemerintah daerah sebelumnya menyebut persoalan jalan Desa Soren berkaitan dengan status kawasan. Jalan itu disebut berada dalam kawasan hutan produksi dan area HGU. Alasan tersebut membuat pemerintah belum dapat menggunakan APBD secara langsung untuk menangani ruas tersebut.

Namun bagi warga, penjelasan status kawasan tidak otomatis menyelesaikan masalah. Mereka tetap membutuhkan akses yang layak. Bila APBD terkendala aturan, pemerintah semestinya membuka skema lain.

Pemerintah daerah dapat mempertemukan desa, dinas teknis, perusahaan sekitar, DPRD, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah juga dapat mendorong penanganan sementara melalui koordinasi lintas sektor, terutama untuk titik-titik paling parah.

Yang ditunggu warga bukan sekadar penjelasan administratif. Mereka menunggu keberpihakan.

Legislatif Ikut Disorot

Sorotan juga mengarah ke DPRD Kotawaringin Timur, khususnya wakil rakyat dari daerah pemilihan yang mencakup wilayah tersebut. Warga sebelumnya menagih janji politik yang pernah disampaikan saat masa pemilihan.

Setelah pemilihan selesai, warga berharap wakil rakyat tidak hanya muncul saat membutuhkan suara. Jalan rusak Desa Soren kini menjadi ujian sederhana: apakah aspirasi warga benar-benar dibawa ke meja anggaran dan pengawasan, atau sekadar menjadi bahan kampanye yang selesai setelah kursi didapat.

DPRD memiliki fungsi pengawasan. DPRD juga dapat memanggil dinas terkait, meminta peta status jalan, menelusuri kendala kawasan, dan mendorong solusi bersama dengan pihak swasta.

Namun sampai saat ini, belum terlihat langkah politik yang cukup kuat untuk menjawab keluhan warga Desa Soren.

Tiga Perusahaan Juga Belum Tampak Bergerak

Selain pemerintah dan legislatif, tiga perusahaan yang disebut berada di wilayah Desa Soren juga ikut menjadi sorotan. Ketiganya yakni PT Globalindo Alam Perkasa, PT Nusantara Sawit Persada, dan PT Mulia Agro Permai.

Keberadaan perusahaan di sekitar wilayah desa semestinya membuka ruang tanggung jawab sosial. Apalagi, jalan desa yang rusak ikut memengaruhi kehidupan masyarakat sekitar.

Warga tidak hanya menunggu bantuan besar. Perbaikan sementara, penimbunan titik rusak, pengerasan darurat, bantuan alat berat, atau forum terbuka bersama desa sudah cukup menjadi tanda bahwa perusahaan tidak menutup mata.

Namun hingga kini, warga belum melihat iktikad konkret dari pihak swasta untuk bersama-sama mengurangi beban masyarakat.

Jalan Rusak Soren Menjadi Cermin Relasi Kuasa

Kasus Desa Soren memperlihatkan pola yang sering terjadi di daerah. Ketika warga mengeluh, pemerintah bicara aturan. Ketika warga menagih janji, legislatif cenderung diam. Ketika perusahaan disebut berada di sekitar wilayah terdampak, tanggung jawab sosial belum otomatis berjalan.

Akibatnya, warga berada di posisi paling lemah. Mereka dipaksa bertahan dengan jalan rusak, sementara pihak-pihak yang memiliki kuasa, kewenangan, anggaran, jaringan, dan sumber daya belum bergerak serius.

Jalan rusak Desa Soren akhirnya bukan hanya persoalan infrastruktur. Ini menjadi soal kehadiran negara, tanggung jawab politik, dan kepedulian swasta terhadap warga sekitar.

Warga Menunggu Bukti, Bukan Alasan

Hampir tiga pekan pemberitaan seharusnya cukup untuk membuat para pihak bergerak. Jika status kawasan menjadi kendala, pemerintah perlu membuka peta masalah secara terang. Jika kewenangan belum jelas, DPRD harus mendorong penyelesaiannya. Jika perusahaan berada di wilayah desa, tanggung jawab sosial tidak semestinya berhenti di atas kertas.

Warga Desa Soren kini tidak lagi membutuhkan janji baru. Mereka membutuhkan langkah nyata.

Satu alat berat yang turun, satu rapat terbuka lintas pihak, satu jadwal penanganan, atau satu skema perbaikan darurat akan jauh lebih berarti dibanding tumpukan alasan.

Sebab bagi warga, jalan rusak bukan sekadar isu berita. Itu adalah kenyataan yang mereka injak setiap hari.