Jangan Terkubur Waktu, Deretan Proyek Kapuas Ini Perlu Diaudit Terbuka

Deretan proyek di Kabupaten Kapuas masih menunggu audit

CYRUSTIMES, KAPUAS – Publik tidak boleh dibuat lupa. Di balik riuh agenda seremonial, mutasi jabatan, dan pidato pembangunan, Kabupaten Kapuas menyimpan deretan proyek yang patut kembali dibuka ke ruang pengawasan.

Sebagian proyek sudah selesai. Sebagian lain masih berjalan. Namun sejumlah indikasi yang muncul di lapangan membuat publik layak bertanya: apakah uang rakyat benar-benar berubah menjadi pembangunan bermutu, atau justru menguap dalam proyek yang diduga boros, lemah pengawasan, dan berpotensi membuka ruang korupsi terstruktur?

Pertanyaan ini bukan tuduhan final. Ini alarm publik. Sebab proyek pemerintah yang memakai uang negara tidak boleh selesai hanya di atas kertas, papan nama, laporan progres, atau seremoni peresmian.

Jika jalan baru sudah amblas, aspal baru cepat rusak, volume pekerjaan dipertanyakan, denda keterlambatan tak jelas penagihannya, atau proyek besar memakai skema pengadaan yang minim penjelasan, maka pejabat dan aparat penegak hukum tidak boleh menutup mata.

Proyek Tidak Boleh Hilang dari Ingatan Publik

Di Kapuas, sejumlah proyek infrastruktur sempat menjadi sorotan. Mulai dari ruas jalan bernilai puluhan miliar, proyek rekonstruksi, irigasi, hingga rencana pembangunan kawasan besar yang menelan anggaran fantastis.

Nama-nama proyek itu perlu dicatat kembali. Bukan untuk menghakimi tanpa dasar, melainkan agar tidak terkubur oleh waktu.

Sebab pola proyek bermasalah kerap sama. Saat ramai disorot, pejabat bicara normatif. Saat media mulai diam, persoalan perlahan menguap. Laporan teknis tetap berjalan. Pembayaran bisa saja selesai. Sementara kualitas pekerjaan di lapangan ditanggung masyarakat.

Pada titik inilah pengawasan publik menjadi penting.

Jalan, Irigasi, dan Proyek Besar yang Perlu Dibuka

Salah satu proyek yang patut terus diawasi adalah pembangunan maupun rekonstruksi jalan di kawasan Basarang–Batanjung. Proyek bernilai puluhan miliar itu pernah disorot karena dugaan ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan.

Jika benar ada perbedaan antara spesifikasi kontrak dengan kondisi lapangan, maka persoalannya bukan sekadar teknis. Di sana ada potensi kerugian mutu, pemborosan anggaran, dan lemahnya kontrol pekerjaan.

Proyek jalan lain di Kapuas juga sempat disorot karena dugaan ketebalan material tidak sesuai, drainase bermasalah, serta pekerjaan yang disebut tidak rapi. Indikasi seperti ini perlu diuji melalui audit teknis, bukan hanya dijawab dengan bantahan lisan.

Begitu pula proyek irigasi yang disebut rampung jauh lebih cepat dari masa pelaksanaan. Kecepatan pengerjaan tidak otomatis buruk. Namun bila muncul dugaan pekerjaan asal jadi, dimensi tidak sesuai, dan kualitas galian meragukan, maka audit lapangan wajib dilakukan.

Kapuas juga memiliki proyek besar seperti Waterfront City. Proyek dengan nilai jumbo tentu layak dikawal sejak perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga serah terima. Publik berhak tahu spesifikasi, metode pengadaan, penyedia, dasar perencanaan, dan manfaat ekonominya.

Semakin besar anggaran, semakin besar pula kewajiban transparansi.

APH Jangan Hanya Menunggu Laporan

Aparat penegak hukum tidak harus selalu menunggu kegaduhan memuncak. Ketika ada pola indikasi berulang pada proyek pemerintah, pintu pengawasan bisa dimulai dari telaah informasi publik.

APH dapat menelusuri dokumen kontrak, volume pekerjaan, laporan pengawasan, pencairan pembayaran, hasil PHO, dokumentasi lapangan, hingga uji mutu material.

Jika tidak ditemukan unsur pidana, publik perlu diberi penjelasan. Namun jika ada penyimpangan, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Yang berbahaya bukan hanya satu proyek rusak. Yang lebih berbahaya adalah bila proyek buruk dianggap biasa, laporan pengawasan hanya formalitas, dan uang rakyat habis tanpa manfaat sepadan.

Pejabat Jangan Berlindung di Balik Administrasi

Pejabat teknis tidak cukup hanya menyatakan pekerjaan sesuai prosedur. Prosedur harus bertemu dengan fakta lapangan.

Jika jalan cepat rusak, publik berhak bertanya. Jika proyek rampung tetapi kualitasnya diragukan, publik berhak meminta audit. Jika pembayaran sudah berjalan, tetapi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, maka pejabat pengguna anggaran, PPK, PPTK, konsultan pengawas, dan rekanan harus bisa menjelaskan secara terbuka.

Administrasi yang rapi tidak boleh menjadi tameng bagi pekerjaan yang buruk.

Dalam proyek pemerintah, dokumen memang penting. Tetapi manfaat di lapangan jauh lebih penting. Masyarakat tidak menikmati tumpukan berkas. Masyarakat menikmati jalan yang kuat, drainase yang berfungsi, irigasi yang bermanfaat, dan fasilitas publik yang tidak cepat rusak.

Dugaan Pemborosan Harus Dibuka

Pemborosan anggaran tidak selalu berbentuk pencurian langsung. Pemborosan bisa muncul dari perencanaan yang buruk, spesifikasi yang tidak tepat, pekerjaan asal jadi, pengawasan lemah, atau proyek yang tidak menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.

Bila proyek dibangun dengan biaya besar tetapi cepat rusak, maka publik patut mempertanyakan efisiensinya.

Bila proyek dirancang megah tetapi kebutuhan dasar warga seperti jalan desa, jembatan, drainase, dan irigasi masih terbengkalai, maka arah prioritas anggaran patut dikritisi.

Bila kontraktor dengan rekam jejak buruk tetap mendapat pekerjaan, maka proses evaluasi penyedia harus dibuka.

Bila denda keterlambatan tidak ditagih secara tegas, maka negara berpotensi dirugikan.

Semua ini bukan sekadar urusan teknis. Ini menyangkut tata kelola pemerintahan.

Korupsi Terstruktur Dimulai dari Pembiaran

Korupsi dalam proyek tidak selalu tampak vulgar. Ia bisa tumbuh dari pembiaran kecil yang berulang.

Spesifikasi dilonggarkan. Pengawasan dibuat formalitas. Pekerjaan kurang volume dibiarkan. Material dipertanyakan tetapi tidak diuji terbuka. PHO dilakukan meski pekerjaan masih menyisakan masalah. Denda tidak ditagih. Rekanan bermasalah tetap diberi ruang.

Jika pola seperti ini terus terjadi, maka dugaan korupsi tidak lagi berdiri sebagai peristiwa tunggal. Ia bisa berubah menjadi sistem.

Karena itu, deretan proyek di Kapuas perlu dibuka kembali. Bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk memastikan uang rakyat tidak berubah menjadi bancakan.

Publik Berhak Tahu

Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu membuka data proyek secara terang. Mulai dari nama paket, nilai kontrak, penyedia, konsultan pengawas, volume pekerjaan, hasil pemeriksaan, status pembayaran, hingga tindak lanjut temuan bila ada.

DPRD Kapuas juga tidak boleh berhenti pada rapat dan rekomendasi. Fungsi pengawasan harus menyentuh proyek yang disorot publik. Bila perlu, DPRD turun langsung ke lapangan bersama dinas teknis, inspektorat, media, dan masyarakat.

Sementara APH dapat mengambil peran melalui pengumpulan bahan dan keterangan bila ada indikasi kuat pelanggaran hukum.

Kapuas tidak kekurangan proyek. Yang dibutuhkan publik adalah kepastian bahwa proyek itu dikerjakan benar, diawasi benar, dan dipertanggungjawabkan benar.

Jangan Tunggu Rusak Lebih Parah

Setiap proyek bermasalah yang dibiarkan akan menciptakan dua kerugian. Pertama, kerugian fisik karena bangunan atau jalan tidak bertahan lama. Kedua, kerugian kepercayaan karena masyarakat makin yakin bahwa pembangunan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Karena itu, deretan proyek yang pernah dan sedang disorot di Kapuas tidak boleh hilang dari ingatan pejabat maupun aparat penegak hukum.

Audit terbuka harus dilakukan. Klarifikasi resmi perlu disampaikan. Jika ada kekeliruan teknis, perbaiki. Jika ada wanprestasi, tagih. Jika ada unsur pidana, proses.

Uang rakyat tidak boleh dibiarkan berubah menjadi proyek penuh tanda tanya.

Kapuas butuh pembangunan. Tetapi pembangunan yang benar, bukan sekadar proyek yang selesai di laporan.

Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan ulasan editorial Cyrustimes berdasarkan isu, data awal, dan sorotan publik terhadap sejumlah proyek di Kabupaten Kapuas. Penyebutan dugaan, indikasi, atau potensi penyimpangan dalam artikel ini bukan kesimpulan hukum. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hanya dapat ditentukan melalui audit resmi, klarifikasi para pihak, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Redaksi membuka ruang hak jawab secara proporsional.