Karhutla Palangka Raya Disorot Nasional, Ini Kondisi Terbarunya

Karhutla Palangka Raya Disorot Nasional

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya memasuki fase yang semakin serius. Setelah berulang kali terjadi sepanjang musim kemarau, persoalan kini tidak hanya berkaitan dengan titik kebakaran, tetapi juga keterbatasan sumber air, ancaman terhadap kesehatan warga, hingga dampaknya terhadap aktivitas pendidikan.

Pemerintah Kota Palangka Raya bahkan memperpanjang status tanggap darurat dan memperluasnya menjadi Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan mulai 11 Agustus hingga 8 September 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah bersama unsur TNI, Polri dan pihak terkait mengevaluasi kondisi lapangan. Salah satu persoalan yang semakin menonjol adalah sulitnya memperoleh sumber air untuk mendukung pemadaman dan pembasahan lahan.

Sumber Air Mulai Menjadi Kendala

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan kondisi kekeringan membuat penanganan karhutla menghadapi tantangan tambahan.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi saat ini bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan ketersediaan sumber air untuk operasi pemadaman dan pembasahan lahan.

Pemerintah kota tetap melakukan pemadaman dan pembasahan dengan dukungan berbagai unsur, termasuk BNPB, TNI, Polri, relawan serta instansi terkait.

Evaluasi penanganan dilakukan setiap hari untuk melihat kebutuhan personel dan dukungan operasional di lapangan.

Penanganan Karhutla Masih Berlangsung

Perpanjangan status tanggap darurat menunjukkan bahwa ancaman karhutla di Palangka Raya belum dianggap selesai.

Sebelumnya, data BPBD yang dirilis pada akhir Juli menunjukkan jumlah kejadian karhutla telah mencapai 109 kejadian hingga 26 Juli 2026, dengan Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah yang mencatat kejadian terbanyak.

Namun, angka tersebut bukan lagi menjadi satu-satunya ukuran kondisi terkini.

Perkembangan setelah akhir Juli menunjukkan persoalan karhutla berlanjut bersamaan dengan semakin sulitnya memperoleh air. Karena itu, pemerintah kini memasukkan kekeringan sebagai bagian dari status tanggap darurat.

Langkah tersebut menjadi penting karena lahan yang semakin kering dapat memperbesar potensi api menyebar, sementara proses pemadaman membutuhkan pasokan air yang memadai.

Dampaknya Mulai Dirasakan Dunia Pendidikan

Dampak karhutla juga mulai mendapat perhatian dari sektor pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mengimbau peserta didik, guru dan orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan akibat kabut asap.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Aprae Vico Ranan mengatakan paparan kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan, termasuk pilek, demam dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sekolah juga diminta memperhatikan kondisi lingkungan dan mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kualitas udara berada pada kondisi tidak sehat. Penggunaan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan juga dianjurkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Ketika asap memasuki kawasan permukiman, dampaknya dapat menjalar ke kesehatan masyarakat dan aktivitas belajar anak-anak.

Anggaran Penanganan Sudah Terserap

Penanganan karhutla dan kekeringan juga membutuhkan dukungan anggaran.

Pemko Palangka Raya menyebut anggaran yang telah digunakan untuk penanganan karhutla diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta.

Dana tersebut bersumber antara lain dari Belanja Tidak Terduga (BTT) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kota Palangka Raya.

Pemerintah menyatakan rincian penggunaan anggaran masih akan diperiksa kembali oleh dinas teknis terkait.

Angka tersebut menjadi bagian penting dalam melihat seberapa besar sumber daya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi karhutla yang berlangsung selama musim kemarau.

Mendapat Perhatian dalam Penanganan Nasional

Karhutla di berbagai wilayah Indonesia saat ini kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. BNPB sebelumnya memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah sebagai langkah antisipasi menghadapi periode kemarau dan potensi meluasnya kebakaran.

Di tingkat nasional, isu karhutla juga kembali mendapat sorotan pimpinan DPR RI yang meminta penanganan kebakaran dipercepat serta keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

Dalam konteks Palangka Raya, perhatian tersebut menjadi relevan karena pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan lintas lembaga untuk menghadapi kebakaran sekaligus persoalan kekeringan.

Palangka Raya Belum Bisa Bernapas Lega

Perpanjangan status tanggap darurat hingga 8 September menjadi sinyal bahwa pemerintah belum menganggap ancaman karhutla selesai.

Justru, persoalan kini berkembang menjadi kombinasi antara api, lahan kering, keterbatasan air dan risiko kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut membuat pencegahan tetap menjadi bagian penting selain pemadaman.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Bagi Palangka Raya, memasuki pertengahan Agustus berarti menghadapi periode yang masih penuh tantangan. Pemerintah dan tim gabungan harus memastikan api tidak meluas, sementara masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi udara dan kekeringan yang belum sepenuhnya berakhir.

Karhutla kini bukan lagi sekadar persoalan lahan terbakar. Di Palangka Raya, dampaknya mulai menyentuh ketersediaan air, anggaran daerah, kesehatan anak dan keberlangsungan aktivitas masyarakat.

AA3F4864-5C8D-4C02-B0C2-F53C75889A03