Kalteng Penghasil Sawit, Minyak Goreng Justru Mahal

Minyak Goreng Mahal ditengah Lumbung Sawit

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah (Kalteng) hidup di atas hamparan kelapa sawit. Namun, masyarakatnya justru membeli minyak goreng kemasan dengan harga lebih tinggi dibanding daerah di Pulau Jawa.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia yang dipublikasikan Databoks menunjukkan harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di pasar tradisional Kalimantan Tengah mencapai Rp26.250 per kilogram pada Senin, 29 Juni 2026.

Pada periode yang sama, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di Jawa Timur berada di Rp22.800 per kilogram. Artinya, harga di Kalimantan Tengah lebih mahal Rp3.450 per kilogram dibanding Jawa Timur.

Selisih itu menjadi ironi ekonomi daerah. Sebab, minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat Indonesia umumnya berasal dari kelapa sawit. Buah sawit diolah menjadi crude palm oil atau CPO, lalu masuk ke proses pemurnian, pengemasan, distribusi, hingga sampai ke pasar tradisional dan ritel.

Harga Kemasan Lebih Tinggi

Perbandingan harga menunjukkan jarak yang cukup mencolok. Minyak goreng kemasan bermerk 2 di Kalimantan Tengah berada di Rp24.400 per kilogram, sedangkan Jawa Timur Rp22.200 per kilogram. Selisihnya mencapai Rp2.200 per kilogram.

Untuk minyak goreng umum, Kalimantan Tengah mencatat harga Rp23.150 per kilogram. Jawa Timur berada di Rp22.050 per kilogram. Dengan begitu, masyarakat Kalimantan Tengah membayar lebih mahal Rp1.100 per kilogram.

Namun, minyak goreng curah menunjukkan pola berbeda. Kalimantan Tengah mencatat harga Rp18.800 per kilogram, lebih rendah dibanding Jawa Timur yang berada di Rp21.150 per kilogram.

Sawit Besar, Harga Konsumen Tidak Otomatis Murah

Kalteng bukan daerah kecil dalam peta sawit nasional. Kementerian Pertanian mencatat produksi CPO Kalimantan Tengah pada 2024 mencapai 7,46 juta ton. Pada 2025, angka sementara naik menjadi 7,59 juta ton.

Data Badan Pusat Statistik juga menempatkan luas areal kelapa sawit Kalimantan Tengah pada 2024 sebesar 2.147,08 ribu hektare. Angka itu menegaskan posisi Kalteng sebagai salah satu basis utama bahan baku minyak goreng nasional.

Namun, produksi sawit besar tidak otomatis membuat harga minyak goreng rumah tangga lebih murah. Rantai nilai minyak goreng tidak berhenti di kebun. Tandan buah segar harus masuk ke pabrik kelapa sawit, menjadi CPO, lalu masuk ke industri refinery, pengemasan, gudang, distributor, agen, pedagang, hingga konsumen.

Dalam rantai itu, Kalteng sering lebih kuat sebagai daerah hulu. Nilai tambah hilir, terutama pemurnian dan pengemasan produk konsumsi, masih terkonsentrasi di luar daerah. Akibatnya, masyarakat di daerah penghasil bahan baku tetap menghadapi harga ritel yang mengikuti ongkos industri dan distribusi.

Distribusi Jadi Titik Lemah

Perbedaan harga dengan Jawa Timur juga membuka pertanyaan tentang struktur distribusi pangan. Jawa memiliki kepadatan pasar, jalur logistik lebih pendek, infrastruktur distribusi lebih matang, dan pusat perdagangan besar yang lebih dekat dengan konsumen.

Kalimantan Tengah menghadapi kondisi berbeda. Jarak antarkabupaten jauh, biaya angkut tinggi, sebagian wilayah bergantung pada pasokan dari luar daerah, dan pasar eceran tidak sepadat Jawa. Kondisi ini membuat harga barang konsumsi sering lebih mahal meski bahan bakunya berasal dari wilayah yang sama.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan minyak goreng bukan hanya soal produksi sawit. Persoalan utamanya berada pada hilirisasi, tata niaga, distribusi, pengawasan harga, dan keberpihakan industri terhadap kebutuhan konsumen daerah penghasil.

Hilirisasi Harus Menjawab Harga Rumah Tangga

Pemerintah pusat selama ini mendorong hilirisasi sawit agar nilai tambah tidak berhenti di bahan mentah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kelapa sawit sebagai salah satu kekuatan besar Indonesia karena produktivitasnya tinggi, efisien dalam penggunaan lahan, dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari desa hingga industri besar.

Namun, agenda hilirisasi perlu diuji dari sisi paling sederhana: apakah masyarakat di daerah penghasil sawit bisa menikmati minyak goreng dengan harga wajar?

Jika Kalimantan Tengah terus menjadi lumbung bahan baku, tetapi konsumen lokal tetap membeli minyak goreng kemasan lebih mahal dari Jawa, maka hilirisasi belum sepenuhnya menjawab kepentingan rumah tangga.

Pemerintah daerah perlu membaca selisih harga ini sebagai sinyal. Kalteng membutuhkan peta rantai pasok minyak goreng, evaluasi jalur distribusi, penguatan industri hilir, dan pengawasan harga di pasar tradisional.

Tanpa itu, sawit hanya besar di statistik produksi. Sementara di dapur warga, minyak goreng tetap terasa mahal.