CYRUSTIMES.COM, JAKARTA – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Samin Tan selaku beneficial owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), pada Jumat (27/03/2026).

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi penguasaan kembali kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Desember 2025 lalu.

Baca JugaKHBS dari Gubernur Kalteng Cair! Warga: Proses Cepat
Baca JugaMantan Kades di Murung Raya Tersangka Korupsi Dana Desa Rp372 Juta

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan penggeledahan di empat wilayah.

“Penyidikan dilakukan secara profesional dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah,” ujar Anang dalam keterangan pers di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (27/03/2026).

Baca JugaMobil Berisi Pasien Terjebak Lumpur, Gubernur Kalteng: “Itu Bukan Kewenangan Kami”
Baca JugaKebakaran Rumah Kosong di Palangka Raya Diduga Berasal dari Kasur Bekas

Penggeledahan dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Syarief Sulaeman, menambahkan proses penggeledahan masih terus berlangsung, terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Izin Dicabut Sejak 2017, Penambangan Tetap Berlanjut

Baca JugaDPRD Murung Raya Desak Pemda Cari Solusi untuk Ratusan Tenaga Honorer yang Dipecat
Baca JugaLibur Idulfitri, Wisata Air Hitam Kereng Bangkirai Palangka Raya Diserbu Ribuan Pengunjung

Syarief menjelaskan, Samin Tan selaku beneficial owner PT AKT menjalankan kegiatan pertambangan batu bara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Nomor 198/A.1/1999 tertanggal 31 Mei 1999.

Namun, izin tersebut secara resmi telah dicabut melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tentang Pengakhiran PKP2B antara Pemerintah RI dan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, tertanggal 19 Oktober 2017.

Meski izin telah berakhir, PT AKT diduga tetap melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara ilegal hingga tahun 2025. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah, dengan melibatkan penyelenggara negara yang bertugas mengawasi kegiatan pertambangan.

“Jumlah kerugian keuangan negara masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor dari BPKP,” ungkap Syarief.

Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Secara subsidiair, Samin Tan juga disangkakan melanggar Pasal 604 dan Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. ketentuan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang sama.

Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik memutuskan menahan Samin Tan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita