Kerja Sama Kalteng Kalsel dibahas Pemprov untuk sektor pendidikan, kebencanaan, kesehatan, sosial, kelautan, dan perikanan
CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) membahas penawaran kerja sama daerah dengan Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kamis (04/06/2026). Pembahasan itu mencakup peluang kerja sama lintas sektor, mulai dari pendidikan, kebencanaan, kesehatan, sosial, hingga kelautan dan perikanan.
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah. Ia mengapresiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah beserta jajaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan rapat tersebut.
Darliansjah berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan peluang kerja sama antardaerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kerja sama daerah perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata.
“Harapan saya, seluruh perangkat daerah mampu berkreasi dan berinovasi dalam membangun kerja sama, karena payung hukumnya telah tersedia melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah atau TKKD,” ujar Darliansjah.
Ia menilai pelaksanaan rapat tersebut menunjukkan TKKD mulai menjalankan fungsinya dalam mendorong kerja sama produktif antardaerah. Karena itu, perangkat daerah diminta aktif mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat memberi manfaat bagi Kalteng.
Darliansjah menegaskan nota kesepahaman atau MoU dan perjanjian kerja sama yang nantinya disepakati tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta kerja sama tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan.
“Kerja sama yang dibangun harus dilandasi komitmen dan kesungguhan untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang konkret bagi kedua daerah,” tegasnya.
Berdasarkan hasil diskusi awal, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi dikerjasamakan antara Kalteng dan Kalsel. Sektor tersebut meliputi pendidikan, kebencanaan, kesehatan, sosial, kelautan, dan perikanan.
Darliansjah meminta perangkat daerah yang hadir menyampaikan kondisi eksisting, peluang kerja sama yang bisa dikembangkan, serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya. Langkah ini dinilai penting agar pembahasan kerja sama dapat disusun secara lebih terarah.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalteng, Jhon Lis Berger, menjelaskan Pemprov Kalteng sebelumnya menerima penawaran kerja sama dari Pemprov Kalsel.
Menurut Jhon, usulan kerja sama itu awalnya berfokus pada bidang pendidikan. Fokus awal tersebut berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Namun, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah memandang peluang kerja sama tersebut dapat diperluas ke sektor lain. Perluasan itu dilakukan agar kerja sama tidak hanya menjawab satu kebutuhan, tetapi juga mendukung kepentingan strategis kedua provinsi.
“Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga berpotensi mencakup penanganan bencana kebakaran, kerawanan sosial, serta sektor-sektor strategis lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kedua daerah,” ungkap Jhon Lis Berger.
Jhon menambahkan sektor kelautan dan perikanan juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kerja sama di sektor tersebut dinilai relevan karena Kalteng dan Kalsel memiliki hubungan wilayah, distribusi, serta kepentingan ekonomi yang saling terhubung.
Rapat itu turut dihadiri para kepala perangkat daerah dan perwakilan instansi terkait. Mereka merupakan pihak yang berpotensi terlibat dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah tersebut.
Pembahasan kerja sama Kalteng-Kalsel menjadi penting karena kedua provinsi memiliki hubungan geografis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Dengan kerja sama yang terukur, pelayanan publik, mitigasi bencana, dan pengembangan sektor strategis diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
