CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah (Dishub Kalteng) mengefisiensikan program kerja menyusul pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Fasilitas keselamatan jalan, pembuatan rambu, hingga patroli kendaraan over dimension over loading (ODOL) terpaksa disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Kepala Dishub Kalteng Yulindra Dedy menegaskan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng terdampak kebijakan tersebut. Besaran dampak bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing instansi.
“Semua kegiatan pasti terdampak, tinggal besar kecilnya saja, artinya pasti ada yang terdampak semua,” ujar Dedy di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).
Dedy merinci beberapa program yang mengalami penyesuaian anggaran. Fasilitas keselamatan jalan dan pembuatan rambu lalu lintas menjadi prioritas yang harus disesuaikan. Patroli ODOL juga tidak luput dari efisiensi melalui telaah ulang skala prioritas jalan yang akan diawasi.
“Patroli pasti juga kena dampak efisiensi, nanti kami tinggal hitung skala prioritas saja. Yang pasti pengawasan ODOL tetap jalan, itu yang utama. Titiknya tersebar di seluruh wilayah Kalteng,” kata Dedy.
Pemprov Kalteng mengalami defisit APBD setelah dana transfer dipangkas pemerintah pusat. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung mengungkapkan, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025, Kalteng mengalami penurunan dana transfer sebesar Rp 1,851 triliun.
Dana transfer turun dari Rp 4,173 triliun menjadi Rp 2,321 triliun. Penurunan ini berdampak pada kemampuan fiskal daerah dengan defisit anggaran mencapai Rp 266 miliar.
“Meski demikian, kami tetap berupaya menutup defisit anggaran tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah,” ujar Leonard saat menyampaikan pidato gubernur dalam rapat paripurna di DPRD Kalteng, Kamis (15/10/2025).
Leonard memaparkan tren penurunan APBD Kalteng dalam tiga tahun terakhir. APBD 2024 berada di angka Rp 10,2 triliun, turun menjadi Rp 8,3 triliun pada 2025, dan diproyeksikan menjadi Rp 7,3 triliun pada 2026.
“Angka riilnya di tahun 2026 sekitar Rp 5,3 triliun. Ini perlu pengetatan dari kegiatan atau program yang dilakukan Pemprov Kalteng,” tegas Leonard.
Meski mengalami penurunan drastis, Leonard memastikan program prioritas Gubernur Kalteng untuk lima tahun ke depan tetap berjalan. Program Kartu Huma Betang Sejahtera akan tetap dilaksanakan dengan penyesuaian kondisi keuangan daerah pada 2026.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan