Perampingan OPD Kalteng Harus Efisien Tanpa Ganggu Pelayanan

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Rencana perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta dilakukan berdasarkan kajian komprehensif dan tidak hanya mengejar penghematan anggaran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng Sirajul Rahman menyampaikan pandangan tersebut, Senin, 22 Juni 2026.

Menurutnya, penggabungan OPD dapat dilakukan apabila terdapat kesamaan fungsi, tugas maupun ruang lingkup kerja.

Penyederhanaan organisasi berpotensi mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus mengurangi tumpang tindih program.

Salah satu wacana yang pernah muncul adalah kemungkinan penggabungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kedua perangkat daerah dinilai memiliki keterkaitan dalam pembangunan fisik, kawasan permukiman serta penataan ruang.

Meski demikian, DPRD menegaskan keputusan mengenai penggabungan perangkat daerah tetap menjadi kewenangan Gubernur Kalteng.

Sirajul menilai ukuran keberhasilan penataan OPD tidak boleh hanya dilihat dari berkurangnya jumlah instansi.

Perubahan struktur harus mampu meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dampak terhadap aparatur sipil negara juga harus diperhitungkan.

Penggabungan OPD dapat memengaruhi penempatan jabatan, pembagian tugas serta mekanisme kerja sehingga pemerintah perlu menyiapkan transisi secara matang.

DPRD pada prinsipnya mendukung pembenahan birokrasi sepanjang dilakukan secara objektif dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan serta pelayanan publik.