CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Rencana perekrutan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu perdebatan di masyarakat. Guru honorer menilai proses pengangkatan mereka jauh lebih sulit dibandingkan pegawai MBG yang dinilai mendapat kemudahan.
Yunus Praja Panjika, akademisi Universitas Palangka Raya, membantah anggapan pegawai MBG atau lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mendapat “karpet merah” tanpa tes. Ia menegaskan rekrutmen tetap mengikuti sistem reformasi birokrasi.
“Sebenarnya pemerintah sudah melakukan reformasi birokrasi untuk menyerap ASN berkualitas. Sistem rekrutmen saat ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Jadi, PPPK pun tidak serta-merta langsung diangkat, tetap ada jalur tesnya,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).
Yunus menampik anggapan posisi di Badan Gizi Nasional didapatkan dengan mudah. Berdasarkan pengamatannya, calon pegawai yang diproyeksikan menjadi Kepala Satuan Pelayanan program MBG telah melalui serangkaian seleksi dengan skor kompetensi tinggi.
“Kalau seorang guru honorer bilang itu (pegawai MBG) keenakan, rasanya tidak mungkin. Karena ini program prioritas pemerintah yang memang memerlukan tenaga besar. Namun, mereka tidak langsung diangkat begitu saja, ada mekanisme tes yang harus dilalui,” jelasnya.
Kendati demikian, akademisi tersebut mengakui adanya celah regulasi yang memicu perbandingan ini. Menurutnya, letak permasalahan bukan pada kompetensi personal, melainkan pada jenis formasi yang diberikan.
Guru honorer umumnya telah mengabdi bertahun-tahun sehingga wajar diarahkan ke PPPK yang mensyaratkan pengalaman kerja. Sebaliknya, pegawai MBG yang mayoritas lulusan baru dinilai kurang pas langsung masuk PPPK yang mensyaratkan pengalaman minimal dua tahun sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.
“Malah kalau saya lihat, jika mereka (pegawai MBG) tidak punya pengalaman dua tahun, semestinya diangkat jadi PNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), bukan PPPK. Karena jalur fresh graduate dalam ASN itu adalah PNS,” terangnya.
Yunus menyarankan pemerintah meluruskan mekanisme ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Jika pegawai MBG diarahkan ke jalur CPNS melalui jalur khusus prioritas pemerintah, hal tersebut justru lebih sesuai regulasi dan meminimalkan rasa ketidakadilan bagi honorer.
“Pemerintah bisa menggunakan hak prerogatif untuk perekrutan jalur khusus karena ini program prioritas, tapi jalurnya harus benar. Jangan sampai fresh graduate dipaksakan masuk kriteria berpengalaman,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang membutuhkan ribuan tenaga kerja. Posisi strategis mencakup manajer unit layanan, konsultan gizi, hingga akuntan di berbagai satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan kejelasan mekanisme pengangkatan pegawai MBG. Polemik antara guru honorer dan calon pegawai MBG terus bergulir di media sosial dan menjadi sorotan publik terkait keadilan dalam rekrutmen ASN.
Tinggalkan Balasan