“Belum Merdeka 100 Persen”, WALHI Soroti Kalteng di Tengah Kabut Asap dan Karhutla

Ada Asap, Listrik Padam hingga BBM Langka

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Tengah (Kalteng) diwarnai sorotan terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi kabut asap, karhutla hingga persoalan layanan dasar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng bahkan menyebut masyarakat Kalteng “belum merdeka 100 persen” karena persoalan lingkungan dan kebutuhan dasar dinilai masih membebani warga.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Kalteng Janang Firman Palanungkai dalam refleksi Hari Kemerdekaan RI ke-81.

Menurut Janang, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menyoroti pemadaman listrik bergilir dan antrean panjang di sejumlah SPBU yang disebut berkaitan dengan persoalan ketersediaan BBM.

“Hutan ditebang, tanah dikeruk, sumber daya alam dieksploitasi, sementara rakyat justru menghadapi asap, gelap gulita, dan persoalan kebutuhan dasar. Lantas, ini bukti bahwa sebenarnya kita belum Merdeka 100%!”

Tiga Persoalan di Tengah Perayaan Kemerdekaan

WALHI Kalteng menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditangani secara terpadu.

Kabut asap menjadi perhatian utama karena karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng. Kondisi ini berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, WALHI menyoroti pemadaman listrik bergilir serta antrean BBM yang menurut mereka semakin menambah beban masyarakat.

Bagi WALHI, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya ditangani secara parsial. Pemerintah dinilai perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar sekaligus memperkuat penanganan karhutla.

Karhutla Kalteng Masih Jadi Ancaman

Ancaman karhutla di Kalteng memang menjadi perhatian pemerintah sepanjang 2026.

BNPB menyebut Kalteng merupakan salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Kalteng tercatat sekitar 3.069,52 hektare. Risiko kebakaran juga diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September. 

Kementerian Kehutanan juga menyebut kondisi karhutla 2026 perlu mendapat perhatian serius karena fenomena El Niño terjadi lebih cepat. Secara nasional, luas kebakaran hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202.004 hektare. 

Kondisi tersebut membuat ancaman asap kembali menjadi kekhawatiran masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan.

WALHI Soroti 142 Konsesi

Dalam pernyataan terbarunya, WALHI Kalteng menyebut hasil analisis mereka menemukan 142 perusahaan yang area konsesinya terindikasi terbakar sepanjang Mei hingga Agustus 2026.

Lima konsesi yang disebut memiliki jumlah titik api terbanyak yakni:

• PT Globalindo Alam Perkasa: 207 titik api
• PT Sumber Mardhika Graha: 58 titik api
• PT Sumber Mitra Jaya: 47 titik api
• PT Surya Sawit Sejati: 42 titik api
• PT Sawit Prima Subur: 32 titik api

Data tersebut merupakan hasil pemantauan dan analisis WALHI. Keberadaan hotspot di dalam konsesi tidak otomatis membuktikan perusahaan melakukan pembakaran atau menjadi penyebab kebakaran. Penentuan penyebab dan tanggung jawab tetap membutuhkan penyelidikan serta pembuktian oleh aparat berwenang.

Sebelumnya, WALHI juga menyampaikan hasil pemantauan 1 Januari hingga 27 Juli 2026 yang menunjukkan mayoritas hotspot di Pulau Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan. 

5 Kabupaten dengan Hotspot Tertinggi Versi WALHI

WALHI Kalteng juga menyebut terdapat 5.779 hotspot yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota.

Lima wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi menurut data yang disampaikan WALHI adalah:

Tingginya titik panas tersebut menjadi perhatian karena sebagian kawasan Kalteng memiliki lahan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering.

Tumbang Nusa dan Gambut Kembali Jadi Sorotan

Salah satu kawasan yang kembali mendapat perhatian adalah Tumbang Nusa, Pulang Pisau.

WALHI sebelumnya menyoroti kerentanan kawasan tersebut karena didominasi lahan gambut. Ketika gambut kehilangan kandungan air, api dapat menjalar tidak hanya di permukaan tetapi juga ke lapisan bawah tanah sehingga proses pemadaman menjadi lebih sulit. 

WALHI telah mengingatkan ancaman karhutla Kalteng sejak awal musim kemarau. Pada Juli lalu, organisasi tersebut memperingatkan bahwa kondisi karhutla Kalteng berpotensi berkembang menjadi bencana kabut asap besar apabila tidak ditangani dengan mitigasi yang cepat dan menyeluruh. 

WALHI Kritik Respons Pemerintah

Janang juga menyoroti respons pemerintah terhadap karhutla.

Menurutnya, kunjungan pejabat ke lokasi kebakaran harus diikuti kebijakan konkret dan dukungan bagi para petugas yang bekerja di lapangan.

Ia bahkan mempertanyakan apakah anggaran penanganan bencana cukup kuat di tengah kebijakan efisiensi.

“Daripada buang-buang anggaran buat kunjungan kerja, kenapa nggak anggaran itu buat para tenaga pemadam di banyak kampung dan kota yang bertaruh nyawa memadamkan api.”

Kritik tersebut muncul di tengah kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Palangka Raya pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Raja Juli meninjau langsung lokasi karhutla di Petuk Katimpun dan mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam membantu pemadaman. Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan unsur pemadam lainnya. 

Kementerian Kehutanan sendiri sebelumnya menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mengutamakan pencegahan di tingkat tapak, bukan hanya pemadaman setelah api meluas. 

Pemerintah Juga Larang Pembukaan Lahan dengan Membakar

Di tingkat nasional, pemerintah telah mengambil langkah pencegahan.

Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar pada 10 Agustus 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota sebagai langkah antisipasi meningkatnya ancaman karhutla akibat kondisi El Niño. 

Artinya, respons pemerintah tidak hanya berupa pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan dan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Meski demikian, WALHI menilai persoalan utama tetap berada pada pengawasan, tata kelola kawasan dan penegakan hukum.

WALHI Minta Audit dan Evaluasi Perizinan

Janang mendesak pemerintah melakukan audit lingkungan dan mengevaluasi perizinan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap karhutla.

Ia juga meminta perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran ditindak tegas.

Menurut WALHI, kebakaran yang berulang seharusnya menjadi dasar untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap pemegang izin, termasuk melihat kondisi lahan, sistem tata air dan kesiapan sarana pengendalian kebakaran.

Pandangan tersebut sejalan dengan seruan WALHI sebelumnya agar pemerintah mengoreksi tata kelola perizinan dan meminta pertanggungjawaban korporasi yang terbukti bermasalah. 

Bukan Sekadar Memadamkan Api

Manager Advokasi, Kampanye dan Kajian WALHI Kalteng Agung Sesa menilai persoalan karhutla bukan semata-mata masalah kurangnya regulasi.

Menurutnya, aturan mengenai pengendalian karhutla sebenarnya sudah tersedia. Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja di lapangan.

Pengawasan, kata Agung, harus mampu menguji tanggung jawab pemegang izin, kondisi gambut dan tata air, hingga kesiapan sarana pengendalian kebakaran.

WALHI menilai kebakaran yang berulang di kawasan yang sama seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan lebih serius, bukan hanya menjadi catatan tahunan.

“Belum Merdeka 100 Persen”

Bagi WALHI Kalteng, momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya berbicara tentang bebas dari penjajahan.

Kemerdekaan juga berkaitan dengan hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang sehat, udara bersih, energi dan kebutuhan dasar yang layak.

Karena itu, kalimat “Kalteng belum merdeka 100 persen” menjadi kritik utama WALHI terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

AA3F4864-5C8D-4C02-B0C2-F53C75889A03