Efisiensi Anggaran MBG menjadi fokus Nanik Deyang setelah memimpin BGN, tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat.
CYRUSTIMES, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan telah melakukan konsolidasi internal setelah terjadi pergantian pimpinan di lembaga pengelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Konsolidasi itu difokuskan pada efisiensi anggaran, pembenahan layanan, dan tata kelola pelaksanaan program.
Nanik mengatakan, anggaran BGN telah dipotong menjadi Rp268 triliun dari semula Rp335 triliun. Meski demikian, ia memastikan efisiensi tersebut tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat MBG.
“Kami berharap masih bisa menurunkan lagi. Namun tidak mengurangi sasaran. Kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (04/06/2026).
Menurut Nanik, langkah pertama yang dilakukan BGN adalah melakukan refocusing penerima manfaat. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menata ulang prioritas program agar anggaran dapat digunakan lebih tepat sasaran.
Langkah kedua, BGN menerapkan moratorium titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Dengan kebijakan ini, pembangunan atau penambahan dapur baru dihentikan sementara untuk memberi ruang evaluasi terhadap dapur yang telah berjalan.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya pembenahan tata kelola MBG setelah pergantian pimpinan. BGN akan lebih dulu menilai standar layanan, kesiapan operasional, dan kualitas makanan yang dihasilkan dari dapur-dapur yang telah beroperasi.
Langkah ketiga, BGN akan membenahi dapur yang sudah berdiri dan beroperasi. Pembenahan mencakup pemenuhan standar dapur, kualitas makanan, perbaikan tata kelola, serta pelatihan sumber daya manusia.
“Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, kami akan melakukan suspend,” tegas Nanik.
Nanik menyampaikan, pembenahan dapur menjadi penting karena MBG menyangkut layanan langsung kepada penerima manfaat. Kualitas makanan, standar kebersihan, serta kapasitas SDM menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.
Langkah keempat, BGN akan merealisasikan pelaksanaan MBG untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T melalui sejumlah alternatif skema. Upaya itu dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” kata Nanik.
Nanik menegaskan, efisiensi tidak berarti menghentikan pelayanan kepada penerima manfaat. BGN tetap menempatkan keberlanjutan MBG sebagai prioritas, tetapi dengan tata kelola yang lebih ketat.
Perubahan arah kerja BGN menjadi sorotan karena MBG merupakan salah satu program strategis nasional. Program ini menyasar pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat.
Konsolidasi internal juga dinilai penting setelah lembaga tersebut mengalami pergantian pimpinan tertinggi. Dengan struktur baru, BGN dituntut memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih akuntabel, efisien, dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Selain efisiensi, moratorium SPPG baru memberi sinyal, BGN akan lebih selektif dalam memperluas layanan. Pemerintah ingin memastikan dapur yang sudah ada memenuhi standar sebelum membuka titik baru.
Kebijakan suspend terhadap dapur yang tidak sesuai standar juga menjadi peringatan bagi pelaksana di lapangan. BGN ingin memastikan setiap dapur MBG mampu menghasilkan makanan yang aman, layak, dan berkualitas.
Dengan anggaran yang telah dipangkas, tantangan BGN tidak ringan. Lembaga itu harus menjaga cakupan penerima manfaat, membenahi layanan, dan memastikan program tetap berjalan tanpa menambah tekanan terhadap APBN.
Konsolidasi yang dilakukan Nanik menjadi langkah awal untuk menata ulang pelaksanaan MBG. Publik kini menunggu bagaimana efisiensi anggaran tersebut diterjemahkan di lapangan, terutama dalam kualitas makanan, pemerataan layanan, dan pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
