BGN Belum Balas Surat PDIP, Hasto Ancam Kirim Surat Kedua soal MBG

CYRUSTIMES, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan hingga kini Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan jawaban atas surat resmi yang meminta data kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika permintaan tersebut tetap tidak direspons, PDIP memastikan akan melayangkan surat kedua kepada BGN.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat tersebut dikirim sebagai tindak lanjut atas pernyataan Wakil Kepala BGN yang sebelumnya menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” kata Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).

PDIP Ingin Pastikan Tak Ada Kader Manfaatkan Program MBG

Hasto menegaskan, pernyataan dari pejabat BGN menjadi dasar bagi partainya untuk melakukan langkah verifikasi internal. Menurutnya, apabila benar terdapat kader PDIP yang terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan kebijakan partai, maka organisasi harus segera mengambil tindakan korektif.

“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa PDIP sejak awal telah mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh kader memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.

“Partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” tegas Hasto.

Surat Resmi Dikirim Sejak Juni 2026

Surat permintaan data tersebut bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 dan ditandatangani Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pada 22 Juni 2026.

Dalam surat itu, PDIP meminta BGN menyerahkan data mengenai individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lain yang diduga memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan kader PDIP dalam pelaksanaan Program MBG.

Data tersebut diminta semata-mata untuk kepentingan klarifikasi, verifikasi, serta penegakan disiplin internal partai, bukan untuk kepentingan politik.

Permintaan itu juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi DPP PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026, yang melarang seluruh kader, baik di jajaran struktural, legislatif maupun eksekutif, memanfaatkan Program MBG untuk memperoleh keuntungan finansial ataupun material.

Belum Ada Respons dari BGN

Meski surat telah dikirim beberapa pekan lalu, Hasto menyebut hingga pertengahan Juli 2026 BGN belum memberikan balasan maupun data yang diminta.

Karena itu, PDIP membuka kemungkinan mengirimkan surat kedua apabila permintaan informasi tersebut tetap tidak direspons.

“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” kata Hasto.

Hingga berita ini diterbitkan, Badan Gizi Nasional belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut atas surat permintaan data yang diajukan DPP PDIP.

Mengapa Data Itu Penting?

Permintaan data dilakukan setelah muncul pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik memiliki keterlibatan dalam pengadaan melalui SPPG. Bagi PDIP, informasi tersebut perlu diverifikasi agar partai dapat memastikan tidak ada kader yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga integritas organisasi sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa disusupi kepentingan bisnis maupun politik.

FAQ

Mengapa PDIP mengirim surat kepada BGN?
Untuk meminta data terkait dugaan keterlibatan kader PDIP dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bahan verifikasi internal.

Kapan surat itu dibuat?
Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 ditandatangani pada 22 Juni 2026 oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Mengapa Hasto mengancam mengirim surat kedua?
Karena hingga 18 Juli 2026, BGN belum memberikan jawaban maupun data yang diminta melalui surat pertama.

Apa sikap PDIP terhadap kader yang terlibat MBG?
PDIP menegaskan seluruh kader dilarang mencari keuntungan dari Program MBG dan akan melakukan penertiban apabila ditemukan pelanggaran.