Perbandingan ini menghadirkan ironi yang tidak sederhana. Secara indikator sosial, Palangka Raya berada di atas Banjarmasin, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dalam kerangka pembangunan konvensional, capaian tersebut seharusnya cukup untuk menempatkan Palangka Raya pada posisi yang lebih unggul. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, karena keunggulan di atas kertas ternyata belum cukup untuk menang di lapangan.
Namun, realitas dalam penilaian daya saing menunjukkan arah yang berbeda. Fakta bahwa Banjarmasin menempati posisi teratas dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD 2025) mengindikasikan bahwa ukuran “kemajuan” tidak lagi bertumpu pada kualitas sosial semata, melainkan pada kemampuan kota dalam menggerakkan aktivitas ekonomi secara nyata. Keunggulan Palangka Raya dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM 2025) dan pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang kompetitif. Artinya, bagus di indikator belum tentu kuat di ekonomi, dan di sinilah kelemahan Palangka Raya mulai kelihatan.
Di sisi lain, kesamaan persoalan infrastruktur, terutama drainase dan potensi banjir di ketiga wilayah menunjukkan bahwa predikat “kota maju” belum identik dengan tuntasnya persoalan dasar perkotaan. Baik Palangka Raya maupun Banjarmasin masih menghadapi persoalan yang sama. Artinya, keunggulan Banjarmasin bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena tetap bisa tumbuh di tengah keterbatasan tersebut. Sedangkan Palangka Raya, kalau masalah dasarnya saja masih berulang, wajar kalau publik mulai mempertanyakan kualitas pembangunannya.
Tinggalkan Balasan