OPINI, MAHASISWA – Palangka Raya sekarang sering disebut sebagai “kota maju”. Kedengarannya keren, membanggakan, bahkan seperti pencapaian besar bagi kota di luar Jawa. Tapi pertanyaannya sederhana: ini benar-benar maju, atau cuma terlihat maju di atas kertas? Jangan sampai label tinggi, tapi realitas di lapangan masih jalan di tempat.
Di tengah dominasi kota-kota besar di Pulau Jawa, capaian Palangka Raya sebagai salah satu kota maju di luar Jawa memang layak diapresiasi. Keberhasilan menembus jajaran 13 besar dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menunjukkan bahwa arah pembangunan kota ini mulai berada di jalur yang benar.
Dengan skor 4,19, (BRIN 2025) Palangka Raya terlihat cukup kuat pada sektor kesehatan, infrastruktur, dan pasar tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS 2025) juga menegaskan posisinya sebagai kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan Tengah.
Secara statistik, capaian ini menempatkan Palangka Raya sebagai representasi kemajuan baru di luar Jawa, kuat dalam indikator dan menjanjikan dalam perencanaan. Namun jujur saja, kalau cuma kuat di angka tapi belum terasa di kehidupan sehari-hari, wajar kalau orang mulai meragukan seberapa “maju” kota ini sebenarnya.
Perbandingan Kota Maju dan Non-Maju di Luar Jawa (2026)
Perbandingan ini menghadirkan ironi yang tidak sederhana. Secara indikator sosial, Palangka Raya berada di atas Banjarmasin, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dalam kerangka pembangunan konvensional, capaian tersebut seharusnya cukup untuk menempatkan Palangka Raya pada posisi yang lebih unggul. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, karena keunggulan di atas kertas ternyata belum cukup untuk menang di lapangan.
Namun, realitas dalam penilaian daya saing menunjukkan arah yang berbeda. Fakta bahwa Banjarmasin menempati posisi teratas dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD 2025) mengindikasikan bahwa ukuran “kemajuan” tidak lagi bertumpu pada kualitas sosial semata, melainkan pada kemampuan kota dalam menggerakkan aktivitas ekonomi secara nyata. Keunggulan Palangka Raya dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM 2025) dan pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang kompetitif. Artinya, bagus di indikator belum tentu kuat di ekonomi, dan di sinilah kelemahan Palangka Raya mulai kelihatan.
Di sisi lain, kesamaan persoalan infrastruktur, terutama drainase dan potensi banjir di ketiga wilayah menunjukkan bahwa predikat “kota maju” belum identik dengan tuntasnya persoalan dasar perkotaan. Baik Palangka Raya maupun Banjarmasin masih menghadapi persoalan yang sama. Artinya, keunggulan Banjarmasin bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena tetap bisa tumbuh di tengah keterbatasan tersebut. Sedangkan Palangka Raya, kalau masalah dasarnya saja masih berulang, wajar kalau publik mulai mempertanyakan kualitas pembangunannya.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Tanjung Selor, kesenjangan terlihat jauh lebih tegas. Perbedaan IPM dan tingkat kemiskinan menunjukkan disparitas kapasitas pembangunan yang signifikan, menegaskan bahwa status “tidak maju” masih berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan dasar. Ini jadi pengingat bahwa tanpa penguatan SDM, status maju bisa saja hanya sebatas label sementara.
Predikat “kota maju” pada akhirnya bukan sekadar persoalan skor, melainkan konsistensi antara data dan realitas. Ketika label tersebut disematkan, ekspektasi publik ikut meningkat, pelayanan yang cepat, infrastruktur yang andal, dan kualitas hidup yang merata bukan lagi harapan, melainkan tuntutan. Masalahnya, ekspektasi ini sering kali lebih cepat naik dibanding realisasi di lapangan.
Di lapangan, sejumlah persoalan klasik masih muncul. Sistem drainase yang belum optimal, misalnya, masih menjadi penyebab utama genangan di beberapa kawasan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan bahwa fondasi pembangunan belum sepenuhnya kokoh. Dalam konteks kota maju, persoalan dasar seperti ini seharusnya sudah diminimalkan, bukan terus berulang. Kalau tiap hujan masih banjir, sulit rasanya menyebut ini sudah benar benar maju.
Dari sisi sosial ekonomi, angka kemiskinan sebesar 3,62 persen pada tahun 2025 memang tergolong rendah. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 3,52 persen pada 2024, justru terlihat adanya kenaikan. (Sumber: Palangkaraya.go.id)
Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun secara angka masih relatif kecil, tekanan ekonomi di masyarakat belum sepenuhnya terkendali. Tantangan utamanya terletak pada kualitas distribusi ekonomi, yaitu apakah pertumbuhan yang terjadi benar-benar mampu menciptakan peluang kerja yang stabil serta meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Kalau angka kemiskinan mulai naik, sekecil apa pun, itu sinyal bahwa ada yang perlu segera dibenahi, bukan diabaikan.
Hal yang sama tercermin pada kapasitas fiskal daerah. Pada tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD 2025) Palangka Raya tercatat mencapai Rp331,04 miliar, meningkat 41,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber: Databoks (2025)
Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal lainnya. Secara makro, tren ini memberikan sinyal positif terhadap meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Namun kalau dilihat lebih dalam, angka besar ini belum tentu berarti kemandirian sudah benar-benar kuat.
Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal yang kokoh. Dibandingkan dengan kota-kota maju lain di luar Jawa, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas, yang berarti ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup signifikan. Artinya, terlihat mandiri, tapi sebenarnya masih cukup bergantung.
Di titik ini, pembangunan tidak bisa lagi hanya berorientasi pada capaian indikator, tetapi harus bergeser pada kualitas dampak yang dirasakan masyarakat. Inovasi seperti digitalisasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) hanya akan bermakna jika benar-benar menghadirkan kemudahan akses, efisiensi, dan kecepatan layanan secara nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Kalau hanya jadi simbol modernisasi tanpa dampak nyata, maka inovasi itu tidak lebih dari sekadar pencitraan.
Palangka Raya memiliki modal penting, yaitu legitimasi sebagai kota maju, kepercayaan dari pemerintah pusat, serta potensi untuk menarik investasi. Namun, modal tersebut hanya akan bernilai jika diiringi dengan konsistensi kebijakan dan keberanian dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini berulang. Kalau tidak dimanfaatkan dengan serius, status kota maju justru bisa jadi beban ekspektasi.
Pada akhirnya, kota maju bukan tentang siapa yang memiliki angka tertinggi dalam laporan statistik, melainkan siapa yang mampu menghadirkan kualitas hidup terbaik bagi warganya. Jika
tidak, maka “wajah baru” Palangka Raya hanya akan berhenti sebagai citra, rapi di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis: Yoga, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, Angkatan 2025
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan