BEM UPR Jadi Koordinator Isu Minerba Tingkat Nasional

BEM UPR mendapat amanah strategis mengawal isu mineral dan batubara di tingkat nasional melalui MUNAS XIX BEM SI Kerakyatan di Jambi.

CYRUSTIMES, JAMBI – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangka Raya (BEM UPR) mendapat amanah sebagai Koordinator Isu Mineral dan Batubara (Minerba) BEM SI Kerakyatan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) BEM SI ke-XIX yang digelar di Jambi.

Kepercayaan tersebut menjadi capaian strategis bagi BEM UPR sekaligus membuka ruang lebih luas bagi mahasiswa Kalimantan Tengah untuk membawa isu pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, ke tingkat nasional.

Bukan Sekadar Posisi Organisasi

Amanah sebagai Koordinator Isu Minerba tidak hanya berkaitan dengan posisi dalam struktur organisasi. BEM UPR memiliki tanggung jawab untuk mengonsolidasikan gerakan mahasiswa, memperkuat kajian, serta mengawal berbagai persoalan yang berkaitan dengan sektor mineral dan batubara.

Posisi tersebut juga menjadi ruang bagi BEM UPR untuk membawa perspektif daerah dalam pembahasan isu pertambangan nasional.

Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral dan batubara. Namun, aktivitas pertambangan juga menghadirkan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait tata kelola, lingkungan, dan kondisi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Soroti Dampak Pertambangan

Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Persoalan tersebut dapat berupa perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem, potensi pencemaran lingkungan, hingga dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

Kondisi itu menjadi bagian dari persoalan yang perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi.

Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kajian, diskusi publik, advokasi, serta penyampaian aspirasi masyarakat.

Bawa Isu Kalteng ke Tingkat Nasional

Dengan amanah baru tersebut, BEM UPR diharapkan dapat menghimpun berbagai persoalan Minerba dari daerah dan membangun konsolidasi bersama BEM di berbagai wilayah Indonesia.

Perspektif Kalimantan Tengah menjadi penting dalam pembahasan isu pertambangan nasional karena persoalan sumber daya alam di daerah memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda.

Melalui penguatan kajian berbasis data, BEM UPR dapat mendorong diskusi yang lebih substantif mengenai kebijakan pertambangan, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Perkuat Kajian dan Konsolidasi

Amanah yang diperoleh dalam MUNAS XIX BEM SI Kerakyatan di Jambi juga menjadi tantangan bagi BEM UPR untuk meningkatkan kualitas gerakan mahasiswa.

Penguatan kajian menjadi salah satu langkah penting agar setiap sikap dan advokasi yang dilakukan memiliki dasar data serta temuan lapangan yang kuat.

Selain itu, konsolidasi dengan organisasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil juga diperlukan untuk memperluas perspektif dalam mengawal persoalan Minerba.

BEM UPR diharapkan mampu menjadikan posisi tersebut sebagai ruang untuk memperkuat suara mahasiswa dalam mendorong tata kelola sumber daya alam yang transparan, berkeadilan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Bagi BEM UPR, amanah dari MUNAS XIX bukan sekadar pencapaian organisasi. Kepercayaan tersebut menjadi mandat untuk membawa isu pertambangan Kalimantan Tengah ke ruang gerakan mahasiswa nasional sekaligus memperkuat fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap pengelolaan sumber daya alam.