Dana Hibah di Kalteng Dinilai Tak Transparan, SEMMI Tantang Gubernur Debat Terbuka
CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Gubernur setempat pada Rabu, 3 Juli 2025. Organisasi kemahasiswaan ini menilai Gubernur gagal menunjukkan capaian berarti dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.
SEMMI Kalteng menyatakan siap menggelar debat terbuka di jalanan untuk menguji komitmen dan kebenaran arah kebijakan gubernur. Tantangan ini dilontarkan karena kekecewaan publik dinilai sudah memuncak.
Afan Safrian, Ketua Umum SEMMI Kalteng, menyampaikan tidak ada gebrakan yang dirasakan masyarakat. Program-program prioritas yang dijanjikan gubernur saat kampanye justru tidak dijalankan secara konsisten.
“100 hari pertama Gubernur bukanlah tonggak prestasi, tetapi cermin kegagalan tata kelola pemerintahan. Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan selebrasi,” tegas Afan Safrian.
SEMMI Kalteng menyoroti program unggulan Kartu Huma Betang yang digembar-gemborkan saat kampanye. Hingga saat ini, program tersebut belum dilaksanakan dan dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap janji politik.
“Bahkan program unggulan seperti Kartu Huma Betang yang digembar-gemborkan saat kampanye, hingga hari ini tak kunjung dilaksanakan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap janji politik,” lanjut Afan.
SEMMI Kalteng juga menyoroti tajam penyaluran dana hibah APBD tahun 2024-2025 yang dinilai tidak transparan. Tidak ada publikasi resmi soal mekanisme seleksi penerima hibah, nilai pagu, hingga laporan pertanggungjawaban dana yang sudah disalurkan.
“Kami menduga ada pola pembagian yang tidak adil dan tidak akuntabel dalam hibah. Ratusan miliar rupiah dibagikan diam-diam tanpa partisipasi publik, tanpa pengawasan, dan tanpa laporan yang terbuka,” ungkap Afan.
Afan menilai praktik tersebut bukan demokrasi, melainkan birokrasi yang busuk. SEMMI Kalteng menantang gubernur untuk tidak bersembunyi di balik protokoler dan birokrasi.
Tantangan debat terbuka ini muncul setelah gubernur tidak hadir dalam forum FGD yang diselenggarakan sebelumnya. Bahkan perwakilan dari PLT Biro Kesra dilaporkan melakukan walk out dari acara tersebut.
“Karena saat kita ajak debat di forum FGD bapak gubernur tidak mau hadir bahkan perwakilannya dari PLT Biro Kesra walk out, maka dengan ini kita tantang bapak gubernur untuk debat terbuka di lokasi unjuk rasa,” kata Afan.
SEMMI Kalteng menegaskan jika gubernur merasa telah bekerja untuk rakyat, maka harus hadir di tengah rakyat dan berdebat terbuka di jalanan. Organisasi ini menunggu respons gubernur terhadap tantangan debat terbuka tersebut.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
