DPP PGNR : PPN Naik, Rakyat Sengsara
Selain itu, pada sektor pertanian misalnya, pemenuhan input produksi oleh petani tentu akan semakin sulit. Misalnya transaksi jual beli pupuk, petani akan mengeluarkan biaya lebih dibanding sebelumnya. Produktivitas pertanian menurun jika tidak diimbangi dengan pemupukan yang memadai.
“Pilihannya hanya satu, petani tetap membeli pupuk dengan standar PPN yang semakin tinggi itu. Dengan demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) akan semakin rendah. Ini mengkhawatirkan, mengingat Indonesia adalah negara agraris, sedangkan nasib petani kurang diperhatikan,”jelasnya.
Kemudian dampak lainya adalah, mereka yang berada pada zonasi kemiskinan akan semakin parah situasinya. Hal ini dikarenakan terus mengecilnya akses terhadap hal-hal potensial yang bisa mengubah nasib kehidupan mereka.
“Sederhananya, bagaimana orang miskin mau menabung atau memikirkan tentang pendidikan, sedangkan untuk konsumsi sehari-hari saja dalam transaksinya diselipkan pajak yang memberatkan,”ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) ini.
Oleh karena kenaikan PPN dari 11% ke 12% begitu merugikan masyarakat, DPP PGNR mendesak pemerintah untuk membatalkan regulasi tersebut yang direncanakan diterapkan pada tanggal 1 januari 2025.
“Pemerintah harus memikirkan nasib masyarakat. Jangan sampai karena fokus pada pembangunan, pemerintah terlihat seperti mengeruk sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang serba terbatas itu. Padahal esensi pembangunan adalah untuk kepentingan masyarakat, namun apa gunanya pembangunan dijalankan apabila itu berangkat dari penderitaan masyarakat,”pungkasnya.
